Jayapura, Jubi – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Musa’ad mengatakan daya serap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Papua sudah mencapai 60 persen lebih.
“Artinya daya serap SKPD sudah mendekati 70 persen sesuai target kami. Jika itu terjadi, maka sudah dianggap maksimal,” kata Musa’ad kepad wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (26/11).
Musa’ad akui, tahun ini merupakan tahun yang berat, sehingga bisa dibilang terlambat. Disamping itu ada mekanisme baru dimana semua kegiatan harus melalui Unit Pelayanan Pelelangan (ULP), sehingga harus ada penyesuaian.
“Tahun ini memang persoalannya kami mulai telat. Kemudian yang kedua kami mulai menggunakan mekansisme yang baru lewat ULP, sehingga itu juga membuat penyesuaian penyesuaian,” katanya.
Menanggapi itu, kata Musa’ad beberapa antisipasi sudah dilakukan dengan system multi years, sehingga tahun– tahun berikutnya sudah lelang didepan sekaligus untuk tiga tahun.
“Jadi untuk 2014, 2015 dan 2016 sudah bisa berjalan dan tidak lagi melewati proses–proses administratif yang memakan waktu lama,” kata Musa’ad.
Sebelumnya. Pemerintah Provinsi Papua mengaku optimis pada akhir tahun anggaran 2014 daya serap anggaran bisa mencapai 90 persen lebih.
“Saya harap daya serap tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 90 persen lebih,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Benyamin Arisoy kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Kamis (25/9)
Saat ditanya apakah keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemprov Papua ini pengaruhi daya serap, ujar Arisoy, justru dengan adanya unit ini akan jauh lebih baik. Dimana terjadi penghematan anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa.
“Saya kira tidak ada pengaruhnya, karena dengan adanya ULP akan lebih baik. Kita akan lebih baik, lebih tertib dan terjadi penghematan yang luar biasa, saya harap kita akan lebih kedepan,” katanya. (Alexander Loen)
