Jayapura, Jubi – Biro Tata Pemerintahan Papua mengklaim Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu penyebab masalah batas wilayah di Papua sulit diselesaikan.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda mengatakan DAU yang digelontorkan ke daerah tergantung dari besaran luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi dan indeks kemiskinan relatif.
“DAU yang digelontorkan ke daerah tergantung besaran luas wilayah, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab masalah batas sulit untuk diselesaikan,” katanya.
Menurut ia, secara nasional masalah batas wilayah tidak ada yang selesai, kalaupun berhasil diselesaikan bisa dihitung. “Hal ini dampak dari pemekaran dan kepentingan untuk mendapat dana lebih besar,” ujarnya.
Ia memberi contoh, masalah batas wilayah antara Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom yang mana awalnya pemerintah sudah anggap selesai, namun ternyata sampai hari ini masih saja timbul masalah.
“Jadi ini memang bukan hal yang gampang, kalau para pihak kabupaten a dan b punya niat baik dan sepakat pasti masalah batas bisa selesai,” katanya.
Dia menambahkan untuk menyelesaikan masalah batas wilayah, tidak bisa hanya mengharapkan gubernur, mengingat masalah ini ada di daerah. “Pokoknya ada niat baik itu saja, selama tidak ada maka tidak akan selesai,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
“Bila hal ini tidak segera diselesaikan akan menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kejelasan batas daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu segera diwujudkan secara bertahap,” kata Enembe. (*)
