Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Provinsi Papua yang ditetapkan sebesar 20.000 formasi, dan Kabupaten Jayapura mendapat jatah 1.000 formasi. Dari data tersebut yang terverifikasi sebanyak 600 data atau 60 persen, dan akan diluncurkan pada 5 April mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Aleks Rumbobiar mengatakan 600 data tenaga honorer tersebut terdiri dari tenaga administrasi umum, manajemen, akuntansi, guru, dan medis.
“Hampir 99 persen dari tenaga honorer yang diterima ini akan didistribusikan ke setiap distrik di Kabupaten Jayapura,” ujar Aleks di Sentani, Selasa (22/3/2022).
Dikatakan, dengan total penerimaan tenaga honorer yang baru ini, maka total pegawai di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 5.975 orang. Sesuai surat edaran Menpan dan Mendagri, untuk jangka waktu tertentu, ke depannya sudah tidak ada lagi penerimaan CPNS di lingkup pemerintah daerah secara nasional.
Kata Rumbobiar, sesuai arahan bupati untuk data dan dokumen para pencaker yang belum diselesaikan, harus segera dibereskan secepatnya.
“Penginputan data sudah di Badan Kepegawaian Negara, kita tinggal menunggu hasil verifikasi data yang masih kurang, ini akan dilengkapi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, tenaga honorer maupun yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, akan didistribusikan langsung ke setiap distrik. Hal ini berkaitan dengan program Distrik Membangun, Membangun Distrik.
“Ada 19 distrik yang membawahi 153 kampung, kita butuh banyak tenaga teknis di tingkat bawah untuk membantu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mathius menambahkan, dengan adanya potensi sumber daya manusia yang baik di setiap distrik dan kampung, semua pelayanan yang berbasis informasi, pelatihan, dan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.
“Dinas tinggal membagi porsi kerja sesuai bidang dan ilmu pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh staf atau pegawainya. Dengan demikian, penyerapan informasi serta pengetahuan melalui kerja nyata, juga langsung dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jangan banyak-banyak pegawai di kantor bupati ini, tetapi tidak ada yang dikerjakan, cukup administrasi dan laporan yang dikerjakan di kantor bupati,” ujarnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
