Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dari 200 paket pekerjaan yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baru dua yang diakomodir oleh Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, yakni proyek pembangunan jembatan Holtekam dan jalan lingkar.
"Paket pekerjaan kami sudah masukkan dari April lalu ke ULP, tapi baru dua yang dilelang dan sudah kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk pengerjaannya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya, di Jayapura, Selasa (31/7/2018).
Ia menilai, keterlambatan lelang pekerjaan akan berimbas pada daya serap anggaran, karena anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak terpakai.
“Untuk itu, saya harap semua dokumen dari PU yang sudah diserahkan ke Pokja ULP, agar dipercepat prosesnya,” ujarnya.
Menurut ia, adanya keterlambatan proses lelang bukan disebabkan dari OPD terkait, tetapi lebih kepada minimnya staf yang ada di Pokja ULP.
“SDM yang ada di Pokja hanya 19 orang, tidak mungkin dapat mengelola ratusan paket lelang dari setiap OPD yang ada,” katanya.
“Kami harap ke depan ada penambahan staf agar tidak menghambat proses tender, agar daya serap anggaran di masing-masing OPD berjalan dengan baik," sambungnya.
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menekankan, di era kepemimpinannya kebiasaan menunda-nunda pengajuan persyaratan lelang tidak boleh terjadi. Karena menyangkut penyerapan anggaran.
Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua dituntut meninggalkan kebiasaan lama, yakni menunda-nunda pengajuan persyaratan dalam melaksanakan pelelangan.
"Selama saya di sini selalu mendorong setiap OPD cepat melakukan pelelangan. Supaya penyerapan anggaran maksimal, dalam artian tidak ada dana yang dikembalikan karena keterlambatan di dalam lelang," kata Soedarmo. (*)
