Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua Dominggus Surabut mengapresiasi para generasi muda di sejumlah wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Lanny Jaya, Nabire, maupun Paniai yang kembali berkebun. Kesadaran kolektif untuk kembali berkebun itu muncul di tengah pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah Provinsi Papua menutup akses seluruh angkutan penumpang dari luar Papua.
Surabut menilai kesadaran generasi muda Papua untuk kembali berkebun akan membangun kepedulian kepada pangan lokal dan kedaulatan pangan di Papua. “Saya mengapresiasi pemuda-pemudi yang kembali berkebun. Situasi sulit [pandemi Covid-19] meneguhkan mereka untuk kembali berkebun, demi mempertahankan kedaulatan pangan lokal di Papua,” kata Surabut saat dihubungi pada Senin (20/4/2020).
Menurut Surabut, situasi krisis seperti pandemi Covid-19 membuat banyak generasi muda memikirkan kembali pentingnya pangan lokal. Sebuah kesadaran kolektif terbentuk, bahwa dalam situasi kritis kemampuan bertahan hidup akan ditentukan siapa yang memiliki bahan pangan.
“Mari kita jaga dusun kita, tanah kita, dengan berkebun. Yang di rawa silahkan jaga dusun sagu. Yang di pesisir jaga laut dan pohon sagu. Jangan biarkan dusun kita kosong, sebab orang asing akan beranggapan tanah kita tak berpenghuni,” kata Surabut.
Ia mengatakan pangan lokal juga bermanfaat bagi tubuh, dan mempunyai gizi yang tinggi ketimbang beras. Berkebun juga penting untuk menyelamatkan berbagai jenis komoditi pangan lokal yang Tuhan berikan kepada Orang Papua.
“Saya sangat menyesal dengan tindakan pemerintah yang menggusur dusun sagu demi kepentingan pembangunan. Pemerintah juga kerap memberikan akses kepada perusahaan untuk beroperasi di tanah adat [yang merupakan] basis pangan lokal, sehingga pangan lokal terdegradasi,” katanya.
Surabut mengajak masyarakat adat di Papua untuk tidak menjual tanah ulayatnya, dan kembali memanfaatkan tanah ulayatnya untuk berkebun. Ia mengingatkan orang asli Papua pernah memiliki kedaulatan pangan yang ditopang pangan lokal Papua.
“Misal saya di gunung tubuh saya dibentuk dengan hipere, begitu juga teman teman di pesisir mere juga terbentuk dari.sagu ikan. Sejak mama Mereka mengandung mereka,” katanya.
Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, John NR Gobai menyatakan setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dapat membuat kebun pangan lokal seluas 5 hektar di setiap kampung di Papua. BUMD juga dapat membangun lumbung pangan lokal untuk menampung hasil kebun maupun hasil peternakan, dan perikanan masyarakat asli Papua.
“BUMD yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan BUMD inilah yang dapat membeli, menampung dan memasarkan pangan lokal yang ditanam oleh masyarakat,” kata Gobai.
Dengan lumbung yang dikelola BUMD, masyarakat cukup datang ke pasar membawa hasil kebunnya, ditimbang, dan langsung dibayar. “Ini penting agar [hasil kebun] dapat terserap oleh pasar, atau dapat ditampung, dan disalurkan lagi. Pangan lokal dapat dibeli dengan harga yang menguntungkan masyarakat penghasil pangan lokal, agar masyarakat Papua tidak lagi berjualan di pinggir jalan, di atas tanah dan beratapkan awan jelas dia,” katanya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
