Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Jayapura, Jubi – Pemerintah daerah kabupten kota di Papua diminta tak bergantung pada konsultan. Permintaan itu sebagai tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Saya minta teman-teman di kabupaten/kota untuk tidak selalu memakai konsultan karena itu hanya membuang-buang uang saja," kata Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen,, di Jayapura belum lama ini.
Menurut Hhery selama ini pemerintah provinsi Papua selalu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK secara gratis. Sedangkan pemerintah provinsi sudah menyurat pemerintah kabupaten dan kota segera melibatkan BPKP.
“Agar kedepan laporan penggunaan anggaran bisa berjalan dengan sangat baik,”kata Hery menambahkan .
Menurut dia, BPKP telah membuka laanan 24 jam untuk pemeirntah daerah , ia berharap kesempatan ini harus dimanfaatkan secara baik.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Banten, Ahmad Sadeli Karim saat berkunjung ke Papua mengatakan BPKP dibentuk sebagai badan pemerintah yang tugasnya mendampingi pemerintah daerah.
"Dengan libatkan BPK tentu apa yang menjadi kendala bisa diperbaiki dengan melakukan pendampingan. Jadi kehadiran BPK harus dimanfaatkan," kata Ahmad.
Sedangkan anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas membandingkan dengan provinsi Aceh sebagai provinsi paling miskin di Sumatera yang anggaran banyak, tetapi tidak dimanfaatkan secara cerdas dan maksimal untuk mensejahterakan rakyat.
"Ini tergantung dari manusianya, kita tidak perlu selalu menyalahkan alam. Kenapa Kota Jayapura dan Merauke bisa, itu karena pimpinannya cerdas," kata Ghazali.
Ia berharap agar Papua menggunakanlah kecerdasan dari BPKP untuk wujudkan opini yang bagus. "Coba kita instropeksi dengan tidak selalu menyalahkan alam," katanya. (*)
