Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mempertanyakan capaian pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua yang hingga Juli 2019 baru mencapai Rp2 triliun. Padahal, total nilai anggaran pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019 mencapai Rp14 triliun.
Enembe menyatakan nilai pengadaan barang dan jasa yang telah selesai ditenderkan baru mencapai Rp2 triliun. Hal itu didasarkan kepada data Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang menghimpun seluruh proses pengadaan barang dan jasa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua.
“Ini ada apa? Ko [kepala OPD] tidak boleh sembunyi lagi, sebab semua terbaca di seluruh Indonesia. Kenapa sengaja pecah kegiatannya menjadi Rp200 juta atau lebih, lalu bikin penunjukan langsung atau swakelola?” ujarnya di Jayapura, Selasa (30/7/2019).
Enembe mengaku kesal karena banyak pengadaan barang/jasa pada beberapa tahun anggaran sebelumnya dilakukan secara swakelola oleh OPD Pemerintah Provinsi Papua. Ia khawatir, kecilnya capaian pelaksanaan tender tahun ini juga disebabkan praktik swakelola oleh OPD.
“Apalagi cara-cara ini sudah terjadi bertahun-tahun ini. Saat ini Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi sedang membangun satu sistem pemerintahan secara elektronik. Masak masih ada yang main-main proyek,” sambungnya.
Enembe memperingatkan dirinya tidak akan segan mengganti setiap pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua yang sengaja memecah-mecah paket pengadaan barang dan saja, demi melakukan pengadaan secara swakelola. “Cara-cara seperti ini tidak boleh. Saya minta pimpinan OPD seperti ini tidak ada di pemerintahan provinsi Papua. [Pimpinan OPD yang sengaja memecah paket pengadaan agar bisa swakelola] pasti akan saya ganti semua,” katanya dengan tegas.
Secara terpisah Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Papua, Debora Salossa membenarkan bahwa total nilai paket proyek 2019 yang sudah selesai ditenderkan baru mencapai Rp2 triliun. “Yang pasti, instansi kami selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pelelangan segera dirampungkan,” kata Salossa. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
