Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Masyarakat Tolikara mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara tidak melakukan pelantikan kepala kampung di Kota Jayapura.
Bila pelantikan tersebut tetap dilakukan, akan mengakibatkan konflik antar masyarakat karena sebagian masyarakat yang menolak pelantikan tersebut dilakukan di Kota Jayapura sudah turun untuk membatalkannya.
Kepala Suku Tolikara, Mundawan Wanimbo, mengatakan pergantian Bupati Tolikara bersamaan dengan pergantian kepala kampung, dimana pada saat itu baru bisa bukan diganti di tengah jalan ketika roda pemerintahan berjalan.
Kata Wanimbo, alasan dilakukannya pelantikan di Kota Jayapura karena Distrik Eliayam, Wunim, dan Air Garam mencoblos nomor tiga, John Tabo-Barnabas Weya, yang merupakan lawan bupati dan pada saat itu juga diganti. Namun berjalannya waktu, kepala kampung terpilih pendukung bupati mau diganti lagi dan akan dilakukan pelantikan di Kota Jayapura.
Protes pelantikan belum ditentukan namun dikabarkan akan dilakukan di Kota Jayapura dalam waktu dekat ini.
“Ini yang menurut mereka akan menimbulkan masalah antara kepala kampung yang lama dan kepala kampung yang baru bila terjadi pelantikan,” katanya saat melakukan jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (23/1/2020).
Masyarakat juga menagih janji bupati dan wakil bupati terpilih saat kampanye menegaskan bahwa jabatan kepala distrik dan kepala kampung dijabat dua periode dan atas pernyataan, tersebut masyarakat menuntut.
Ia mengatakan sebagai orang terdekat dari Bupati Tolikara, ia mengaku apa yang dilakukan bupati tersebut akan sangat merugikan masyarakat yang bisa membawa konflik besar.
“Kami satu keluarga tetapi hari ini saya berbicara atas dasar kebenaran karena kepala kampung ini mereka mau diganti tanpa prosedur yang jelas padahal masa jabatan mereka masih ada. Untuk itu keputusannya jangan sampai membuat masalah yang menimbulkan korban sehingga kami mengimbau agar bupati bisa lebih bijak berpikir hari ini tanpa harus mendengarkan bawahan yang tidak bertanggung jawab atas persoalan ini,” katanya.
Terkait hal ini, Wanimbo mengatakan adanya isu pelantikan kepala kampung, mereka yang tidak terima berangkat ke Kota Jayapura sehingga membuat masyarakat resah dan mendatangi Kota Jayapura dan membangun kekuatan untuk melihat jika terjadi pelantikan maka akan terjadi konflik.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Kabupaten Tolikara, Hendrik Yikwa, mengatakan adanya isu pergantian kepala kampung di Kota Jayapura, masyarakat di Kabupaten Tolikara berpindah ke Kota Jayapura dalam jumlah besar.
“Semua masyarakat dari Tolikara pindah ke Kota Jayapura dan ini bisa terjadi konflik, maka kami mahasiswa mau itu jangan sampai ada konflik dan menimbulkan korban jiwa hanya karena persoalan ini,” katanya.
Dia menegaskan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara jangan melakukan pergantian kepala kampung seenaknya tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku, maksimal lima tahun baru dilakukan pergantian. (*)
Editor: Dewi Wulandari
