Papua No. 1 News Portal I Jubi,
Paniai, Jubi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paniai menitipkan sejumlah surat untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dan Kementerian Sosial, Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya melalui Kepala Badan Keluarga Berencana, Surya Chandra Suripatty, di Enarotali, Paniai, Selasa, (29/8/2017).
Kepala BPBD Paniai, Nahum Tebai, mengatakan isi surat berisi permohonan bantuan bahan makanan dan uang untuk menangani atau membantu kepada masyarakat yang mengalami musibah banjir karena luapan air danau Paniai. Surat dititipkan saat acara tatap muka dengan Kepala BKKBN RI.
“Kami titip surat ini kepada Presiden dan beberapa kementerian terkait. Semoga Kepala BKKBN RI bisa memberikan itu kepada mereka di Jakarta dan harapannya supaya ada bantuan dari pemerintah pusat,” jelas Nahum Tebai, kepada Jubi usai menitipkan surat-surat tersebut.
Ditanya sejauhmana penanganan dan pemberian bantuan kepada korban, Nahum mengaku sejak empat bulan kejadian pihaknya sama sekali belum melakukan tangkap darurat sebab mengalami kendala dana.
“Sampai sekarang tidak ada penanganan darurat. Karena kami tidak punya uang untuk melakukan itu. Sejujurnya dua kali proposal yang kami buat langsung dimentahkan di Dinas Keuangan karena tidak ada memo Bupati,” terang Tebai.
Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Suripatty, mengaku dirinya akan mengupayakan agar ada balasan secepatnya.
“Saya akan upayakan surat ini semaksimal mungkin. Karena Presiden juga selalu ingat Paniai pasti ada jawaban secepatnya,” ujar Surya.
Juru bicara tim Peduli Bencana Alam Paniai, Tinus Pigai, pada sesi dialog mengatakan Pemkab Paniai telah buta dan tuli untuk melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat setempat. Padahal, dana hibah dari Pemerintah Pusat untuk Paniai senilai Rp 40 sampai Rp 50 miliar.
“Di sini (Paniai-Red) tidak ada pemerintah. Semua bencana alam tidak dilihat dengan jeli. Demo sampai demo juga tetap sama saja. Syukur, orang Jakarta datang ini ada ‘angin segar’. Karena ada penyerahan bahan makanan secara simbolis,” kata Tinus.
Selain itu, Pemprov Papua telah memberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) 80 persen untuk kabupaten/kota dan sisanya dikelola Pemprov.
“Dana Otsus juga ada di mana? Masyarakat mati baru mau hamburkan uang kah? Keterlaluan sekali,” pungkasnya. (*)
