Jayapura, Jubi – Ketua Komisi IV DPR Papua bidang Pertambangan dan Infrastruktur, Boy Markus Dawir mengharapkan, Pemerintah RI tak takut terhadap pihak PT Freeport Indonesia.
Katanya, pemerintah RI harus konsisten dan tegas terhadap pihak PT Freeport. Selama ini banyak pelanggaran yang dilakukan tambang raksasa asal Amerika itu. Selain Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang tak jelas, juga masalah ekspor dan pembangunan pengolahan mineral murni (smelter).
“Jangan Pemerintah Pusat seperti sapi yang dicucu hidungnya. Bisa ditarik kemanapun sesuai keinginan pihak PT Freeport. Dimana wibawah pemerintah kalau tak konsisten. Jika tak konsisten, Freeport akan terus mempermainkan Pemerintah RI,” kata Boy via teleponnya, Senin (26/1/2015).
Menurutnya, Freeport bukanlah negara, tapi hanya perusahaan asing yang menanamkan modal dan beroperasi di Indonesia, sehingga harus tunduk pada aturan yang berlaku di negara tersebut.
“DPR Papua akan membuat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) pertambangan. Jika Perdasi itu sudah ada, kami harap Pemerintah Pusat melepas segala kewenangannya dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di daerahnya,” ucapnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua akan menyikapi rencana pembangunan pemurnian mineral tambang (smelter) PT. Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Para legislator dijadwalkan akan menggelar rapat bersama pada Selasa (27/1/2015).
“Kami akan melihat sejauh mana keseriusan pemerintah pusat membangun Papua. Jika pemerintah pusat dan Freeport tetap bersikeras membangun smelter di Gresik, kami berkesimpulan, Pemerintah Pusat dan Freeport selama ini hanya membohongi rakyat Papua, dan tak punya hati membangun Papua,” kata Yunus Wonda. (Arjuna Pademme)
