Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah V Jayapura, mengimbau masyarakat di Papua untuk mengurangi pembakaran yang dilakuan dalam proses membuka dan membersihkan lahan. Pembakaran yang dilakukan dalam rangkaian proses pembukaan lahan itu berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas.
Prakirawan BMKG Wilayah V Jayapura, Pamungkas Irjayanti mengatakan pada Rabu (10/7/2019), pihaknya sempat satelit mendeteksi adanya delapan titik panas di Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura. “Titik panas yang terdeteksi di wilayah Abepura, Kota Jayapura disebabkan aktivitas warga setempat yang tertangkap satelit,” kata Pamungkas di Jayapura, Kamis (11/7/2019).
Satelit juga mendeteksi titik panas muncul di Kecamatan Kimaam, Naukenjerai, Tabonji, dan Waan di Kabupaten Merauke, Papua, dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen. Dalam pantauan terakhir pada Kamis pukul 14.50 WIT, titik panas itu tidak terdeksi lagi. “Untuk titik panas di wilayah Merauke, diduga merupakan dampak dari musim kemarau,” kata Pamungkas.
Pamungkas menyatakan bahwa titik panas yang muncul di Distrik Abepura diduga disebabkan aktivitas warga karena hingga Juni curah hujan di Jayapura masih tinggi. “Kota Jayapura ini memang belum masuk musim kemarau. Akan tetapi, Merauke sudah memasuk musim kemarau sejak pertengahan Mei dan curah hujan disana sudah menurun drastis dibawah 20 mililiter,” ujarnya.
Ia memperkirakan kemunculan titik panas di wilayah Papua masih akan berlanjut, khususnya di wilayah Merauke yang sedang mengalami kemarau. “Untuk itu, kami harapkan masyarakat tidak menambahnya dengan [pembakaran yang dilakukan saat proses] pembukaan lahan,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua Jan Jap Ormuseray mengajak masyarakat Papua untuk terus menjaga hutan dan lingkungan. Sebab, hampir seluruh wilayah Papua tertutup oleh hutan alam yang sangat baik serta memiliki nilai jual yang sangat tinggi.
Menurut ia, pembangunan dengan memperhatikan lingkungan merupakan persyaratan utama bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta masyarakat. “Semua aktivitas yang dilakukan, sebaiknya diawali dengan melakukan kajian-kajian lingkungan agar hutan Papua tetap terjaga dengan baik,” kata Ormuseray. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
