Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mengaku pesimistis jika seluruh proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018 yang sudah masuk bisa terlelang semua. Waktu pelaksanaannya hanya tersisa tiga bulan.
"Kami belum bisa memastikan semua bisa terakomodir, apalagi proyek yang sudah masuk ada sekitar 200-an paket senilai Rp1 Triliun lebih," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro ULP setda Papua, Debora Salossa kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Meskipun demikian, dirinya mengatakan masih menunggu petunjuk pimpinan dan pihak terkait, sebelum mengambil keputusan terkait pekerjaan yang sudah ada.
"Yang jelas kami lagi tunggu petunjuk menyangkut penerapan anggaran juga. Intinya kami di biro hanya bisa mendorong pekerjaan 90 hari kerja atau bahkan sekitar 75 hari saja," ujarnya.
"Sebab kalau ditambah penagihan wajib 15 desember, sehingga fullnya hanya kurang dari 75 hari. Makanya sebelum mengambil keputusan kami akan identifikasi dan klasifikasikan dulu. Soal nanti kalau ada peluang untuk adindum proyek itu, saya nyatakan hal demikian merupakan kebijakan anggaran. Yang pasti kita berupaya semaksimal mungkin," sambungnya.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakatan kelompok kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tak bisa diintervensi. Namun diharapkan bisa bekerja lebih proaktif.
“Kita tidak bisa mengintervensi kinerja mereka. Untuk itu, saya minta masing-masing pimpinan OPD setelah adanya penetapan anggaran di DPR harus rajin mengecek ke ULP," kata Hery.
Menurut ia, seluruh kegiatan itu dikaji dalam limit waktu sampai Desember, jika tidak bisa tender maka tetap anggarannya dipotong.
“Jadi, saya sudah tekankan dua bulan yang lalu, jangan pakai masalah untuk selesaikan masalah. Seperti dana DAK yang tidak bisa terpaksa harus kita potong, juga sumber dana.(*)
