Papua No. 1 News Portal | Jubi
Pemerintah kampung menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Aparat mereka mesti berdaya.
INDONESIA menerapkan pendekatan baru dalam membangun wilayah perdesaan atau kampung. Mereka menempatkan pemerintahan kampung sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat.
Model pendekatan itu diadopsi sejak pemberlakuan Undang Undang Pemerintahan Desa pada 2014. Beleid ini bertujuan meningkatkan kemandirian dan mewujudkan otonomi desa yang berbasis partisipasi masyarakat.
“Pemerintah kampung menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga memberikan sumbangsih besar pada stabilitas nasional. Karena itu, kampung memiliki peran penting dalam pembangunan nasional,” kata Direktur Lembaga Gerakan Pembaharuan (Gaharu) Papua Mandiri Saneraro Wamaer, Selasa (16/3/2021).
Berkenaan itu, kualitas sumber daya manusia pada aparatur desa mesti diperkuat melalui berbagai program pengembangan kapasitas. Dengan demikian, pemerintah desa mampu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Diperlukan intervensi program yang lebih realistis untuk meningkatkan kapasitas aparat kampung dan distrik dalam merencanakan sendiri program dan pelaksanaan pembangunan. Mereka harus didorong untuk mengelola anggaran yang tepat sehingga terwujudnya percepatan pembangunan,” jelas Wamaer.
Gaharu Papua Mandiri akan menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai proyek percontohan dalam program pengembangan kapasitas pemerintahan desa di Papua. Mereka bakal membangun jejaring kemitraan antarsektor untuk merencanakan, menginisiasi, menerapkan hingga mengawasi dan mengevaluasi pembangunan kampung.
“Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan (terhadap aparatur kampung). Kami juga akan mendokumentasikan (kekayaan) kebudayaan dan mengangkat serta mengintegrasikan kearifan lokal dengan program pembangunan setempat,” lanjut Wamaer.
Dia menambahkan misi lembaga mereka dalam memberdayakan potensi kampung selaras visi pembangunan yang digagas Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya ialah mengembangkan inisiatif dan kreativitas dengan mengedepankan kearifan lokal.
“Kami mengonsolidasikan isu-isu (potensi) pembangunan di Biak Numfor. Itu terutama melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kampung,” ujarnya
Kuasai iptek
Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Apolo Safanpo menyatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengembangan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas pembangunan di daerah.
“Pembangunan sumber daya manusia harus diutamakan agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah kabupaten juga harus membangun jaringan ekonomi dan selalu mengevaluasi pencapaiannya,” kata Dokter Safanfo dalam diskusi daring pada peresmian Lembaga Gaharu Papua Mandiri, Jumat pekan lalu.
Mantan Dekan Fakultas Teknik Uncen tersebut menyebut instansi daerah selama ini kerap disibukan dengan urusan sendiri. Mereka merencanakan dan melaksanakan sendiri program pembangunan sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat sulit tercapai.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Aryoko AF Rumaropen mengatakan misi Gaharu Papua Mandiri juga selaras upaya pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Dia pun mendukung itu karena senada dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
“Pemprov Papua memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia terhadap OAP melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan di dalam maupun luar negeri. Itu sesuai misi pertama Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan, yakni memantapkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia OAP,” kata Rumaropen pada kesempatan yang sama.
Gaharu Papua Mandiri menggelar seminar daring bertemakan penguatan kapasitas kelembagaan kampung di Biak Numfor dalam rangkaian peresmian lembaga mereka pada Jumat pekan lalu. Seminar ini diikuti para aparat kampung di Biak Numfor.
“Sebagai pemimpin masyarakat, seorang kepala kampung harus kapabel dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Gaharu Papua Mandiri harus mampu menggerakan prakarsa kepala kampung dan partipasi masyarakat,” harap Makasi Abisai, peserta seminar. (*)
Editor: Aries Munandar
