Jayapura, Jubi – Rencana kedatangan Menkopolhukam Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan akhirnya berbuntut jalan. Hal itu terjadi lantaran berbagai aksi penolakan kedatangan Luhut di bumi Cenderawasih, salah satunya aki palang gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) dan audience bersama para mahasiswa dan pihak lembaga kampus negeri nomor satu di tanah Papua ini, Kamis, (17/03/2016).
Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Cenderawasih (PR 3 Uncen), Fredrik Sokoy mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, maka pihaknya bersama mahasiswa putuskan tunda mengundangkan Menkopolhukam datang berikan kuliah umum.
“Mempertimbangkan berbagai aspek-aspek psikologi dari orang Papua yang direpresentasikan oleh mahasiswa Papua, khsusunya mahasiswa Uncen, maka kita sepakat untuk pak Menkopolhukam, Luhut B. Pandjaitan kita menunda untuk tidak memberikan kuliah umum di Uncen,” terang Fredrik Sokoy kepada Jubi per telpon selular.
Kordinator aksi palang gapura Uncen, Paulus Magai mengatakan, pihaknya sebagai ujung tombak dari masyarakat Papua nyatakan tolak atas rencana kedatangan Menkopolhukam, Luhut B. Pandajitan.
“Kami mahasiswa adalah ujung tombak dari masyarakat kecil. Tidak mungkin masyarakat kecil datang untuk menyuarakan aspirasi mereka di tempat ini. Maka, rencana Luhut Panjaitan mau datang ke Uncen mau memberikan materi kuliah umum di Uncen maupun kampus lainnya di tanah Papua kami nyatakan tolak dengan tegas,” kata Paulus Magai usai audience di Kabesma BEM Uncen.
Magai mengatakan, pihaknya menolak keras karena penyataan-pernyataan selama ini yang terus menyudutkan rakyat Papua yang seakan bukan warga Indonesia. “Sudut pandang kami sebagai mahasiswa sangat sangat tidak percaya kepada bapak Luhut,” imbuhnya.
“Alasannya dengan pernyataan yang Luhut sampaikan bahwa orang Papua tinggalkan Indonesia. Itu kami sakit hati, dan tetap tolak Luhut, tidak boleh datang ke sini,” ujarnya.
Ketua MPM Uncen , Pontius Omoldoman mengungpakna, jika Menkopolhukam mau datang maka bukan mau berikan teori lagi tapi mau menerima aspirsi yang pada akhirnya wujud nyatakan.
“Karena kampus Uncen statusnya vertikal, artinya hubungan langsung dengan Kemenristek bukan status otonom. Kami mahasiswa tidak butuh teori doktrinisasi yang tidak membentuk potensi mahasiswa. Mahasiswa meminta jangan salah tempatnya, karena kami merasa didiskriminasi dengan dua pernyataan bapak terhadap rakyat kami, rakyat Mellanesia Papua,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua BEM Uncen, Doni Donatus Gobai mengatakan, pihaknya sebagai pimpinan mahasiswa di lembaga Uncen, maka mengkoordinir dan mendegarkan pendapat dari semua mahasiswa dan nyatakan tolak.
“Sebagai pimpinan mahasiswa, tentunya kita semua mahasiswa tahu bahwa mahasiswa itu kontrol sosial. Itu fungsi yang melekat. Ketika ada aspirasi dari mahasiswa, kami punya tanggungjawab itu secara tidak langsung menjembatani itu,” jelas Gobai.
“Memang ada desakan dari mahasiswa sehingga kami sepakat untuk menolak kedatangan Menkopolhukam. Jadi, kita musyarawakan bersama. Tidak hanya Menkopolhukam tapi teman-teman mahasiswa tolak kedatangan Pangdam juga. Kita di dalam ini kita solit, jadi ini berdasarkan aspirasi mahasiswa kami tolak,” pungkasnya. (Abeth You)
