Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Belasan petani mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, setelah beras mereka tak kunjung diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Merauke.
Kedatangan mereka, Senin (4/11/2019), langsung diarahkan ke ruangan Komisi B DPRD setempat sekaligus dilakukan dialog yang Ketua Komisi B, Lukas Patrauw.
Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Merauke, Slamet Haryadi, dalam kesempata itu mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, para petani mengeluh karena berasnya tak dapat dijual. Bahkan gabah mereka juga menumpuk di rumah, lantaran penolakan oleh pemilik penggilingan.
“Kami berharap dengan kehadiran belasan petani mewakili petani lain di lokasi eks transmigrasi ke DPRD Merauke, sekiranya ada jawaban pasti didapatkan,” pintanya.
Hasil panen gabah petani baik musim rendengan maupun gaduh, sebagian besar masih menumpuk.
“Saya tidak bisa memastikan banyaknya gabah kering yang belum digiling menjadi beras. Karena hampir merata petani di sejumlah distrik mulai dari Distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, dan distrik lain, memiliki gabah kering di rumah yang tak kunjung digiling,” katanya.
Para petani juga minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menyiapkan pasar. Kalau hanya mengandalkan Bulog, tentunya agak sulit karena kapasitas gudangnya sangat terbatas.
Minimal adanya pihak swasta bisa membantu petani dengan membeli berasnya sekaligus dapat dipasarkan ke luar daerah seperti Jawa dan sejumlah tempat lain.
Ketua Komisi B DPRD Merauke, Lukas Patrauw, menjelaskan pihaknya memahami akan keluhan petani terkait beras maupun gabah yang tak bisa digiling sekaligus dijual.
Persoalan dimaksud telah dibahas juga oleh dewan sebelumnya. Lalu hari ini perwakilan petani datang dan minta ada intervensi pemerintah terkait hal ini.
“Kita telah meminta Bulog Sub Divre Merauke melakukan kerjasama dengan para mitra, sehingga beras petani dapat dibeli atau diserap. Karena jumlahnya sudah terlalu banyak,” katanya.
Tentunya dewan berkewajiban untuk melakukan komunikasi secara intens bersama pemerintah. Sehingga beras petani dapat diserap, mengingat banyak informasi didapatkan jika mereka meminjam uang di bank untuk dimanfaatkan mengola lahan, menanam hingga memanen. (*)
Editor: Dewi Wulandari
