Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi –Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan menyatakan perlu ada kerjasama antar kementerian untuk mendorong keberhasilan program pangan di Kabupaten Merauke, Papua.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Nawir, dalam keterangan persnya yang dirilis Antara Selasa (15/11/2016) menganjurkan salah satu bentuk kerjasama yang diperlukan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain pembangunan sistem irigasi yang tepat guna menunjang keberhasilan program pangan tersebut.
"Saya kaget melihat potensi lahan yang cukup luas. Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke, ternyata luas areal masih satu juta hektare yang belum dikelola. Ini sangat menarik bagi DPR dan pemerintah pusat yang kebetulan ingin merealisasikan program cetak sawah baru," kata dia seperti dikutip Antara.
Menurut dia persoalan yang belum diatasi dalam program cetak sawah sejuta hektare itu adalah sistem irigasi.
“Sistem irigasi untuk mengairi cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Kabupaten Merauke itu sangat membutuhkan konektivitas antarkementerian,” kata dia lagi.
"Ini memang perlu ditangani lintas kementerian agar irigasi yang ada bisa diperbaiki, bahkan dibangun sistem irigasi yang lebih besar dan terpadu. Harus ada konektivitas antara Kementan dan Kemen PUPR agar bisa menyelesaikan secara total. Kelak, hasilnya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Merauke," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Terkait program satu juta hektar lahan pangan tersebut, Y.L Franky, selaku Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka, mengatakan informasi terkait program tersebut masih sangat minim.
“Sedikit sekali informasi resmi tentang program sejuta hektar. Termasuk informasi infrastruktur irigasi. Tapi saya tahu ada proyek-proyek pembuatan kanal untuk mengarahkan air dari rawa dan sungai untuk pengairan sawah di beberapa lokasi seperti Salor dan Distrik Malind,” ujar Franky kepada Jubi di Jayapura, Selasa, (15/11).
Menurut direktur lembaga yang banyak melakukan riset dan advokasi masyarakat adat di Merauke tersebut, program pangan dan pertanian di Merauke dalam skala luas tersebut justru perlu dicermati pihak-pihak yang mendapatkan manfaatnya.
“Program mekanisasi pertanian Jokowi dengan skala luas itu bukan untuk masyarakat, tapi memfasilitasi pemodal. Karenanya program ini tidak akan membawa perubahan sosial, tapi kesenjangan sosial dan konflik, apalagi untuk Orang Asli Papua. OAP cuma dapat bagi hasil berupa beras,” ujar dia.
Program sawah skala luas tersebut, menurut Franky, sedang dikerjakan oleh PT. Parama Pangan Papua yang dimiliki oleh Medco dan Korindo.
Menurut informasi Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Semenjak Merauke dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional (terutama padi) oleh Presiden RI pada tanggal 10 Mei 2015, pencetakan sawah baru terus dilakukan di Merauke. Tahun 2016 rencana realisasi cetak sawah baru seluas 20.000 ha.
Sampai tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan pencetakan sawah seluas 2.115 hektar di 3 (tiga) distrik yakni Semangga, Tanah Miring dan Malind yang tersebar di 9 (sembilan) kampung yakni: Yaba Maru, Sermayam Indah, Ngutibob, Waninggap Say, Sarsang, Soa-Senayu, Marga Mulya, Padang Raharja dan Suka Maju.(*)
