Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, belum puas dengan banyaknya hukuman yang diterima junta militer. Ia meminta Kongres Amerika untuk menambah jumlah sanksi ke Junta Myanmar, terutama ke bisnis-bisnis yang menopang mereka.
Kyaw Moe Tun menyebut salah satu sasaran empuk untuk menghukum Junta Myanmar adalah perusahan migas milik negara, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Selain perusahaan tersebut, Kyaw Moe Tun juga menyarankan sanksi untk bank sentral Myanmar, Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB). Ia menyakini sanksi kepada keduanya akan berdampak langsung ke operasional junta.
“Saya ingin menegaskan lagi bahwa Myanmar tidak hanya mengalami kemunduran dalam hal demokrasi, tetapi situasi di sana juga berpotensi mengancam kestabilan serta kedamaian regional,” ujar Kyaw Moe Tun, dalam pertemuannya dengan Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen AS, Rabu, (5/5/2021).
Baca juga : Kudeta militer, produsen baja Korsel pertimbangkan akhiri kerja sama dengan Myanmar
Ini ancaman kelompok etnis bersenjata jika militer Myanmar terus membunuh
Amerika sanksi anak panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing
Sebelumnya Amerika sudah menjatuhkan berbagai sanksi ke Myanmar. Di antaranya menyasar pejabat-pejabat Militer Myanmar, juga perusahaan-perusahaan afiliasinya. Sanksi tersebut tak hanya melarang masuk ke Amerika, tetapi juga asetnya dibekukan dan tak boleh melakukan transaksi ekonomi di AS.
Tercatat dua entitas bisnis yang telah dikenai sanksi adalah Myanmar Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limted (MEC). Kedua konglomerasi adalah afiliasi dari Militer Myanmar sekaligus salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Mereka bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Tidak berlebihan mengatakan mereka mengontrol sektor strategis Myanmar.
Sektor Migas dan Perbankan tidak masuk ke dalam bisnis keduanya. Hal itulah yang membuat Kyaw Moe Tun mendesak adanya sanksi ke sana untuk meningkatkan tekanan ke junta. MOGE diketahui beroperasi di lokasi pengeboran minyak lepas laut yang dioperasikan bersama Chevron (Amerika) dan Total (Prancis). Sementara itu, MFTB mengatur transaksi dengan mata uang asing untuk Pemerintah Myanmar.
Sejak Kudeta Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu, warga lokal sudah meminta komunitas internasional untuk tidak hanya menghukum pejabat-pejabat junta militer, tetapi juga bisnis-bisnis milik mereka. Sebab, menurut warga dan para aktivis, bisnis-bisnis itulah nadi operasi Militer Myanmar. Jika Militer Myanmar berhasil dimiskinkan, menurut mereka akan lebih mudah untuk mendesak mereka mengembalikan demokrasi. (*)
Editor : Edi Faisol
