Jakarta, Jubi – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan program-program yang digulirkan pemerintah khususnya untuk masyarakat kelas bawah, berkontribusi dalam menurunkan tingkat kesenjangan di Tanah Air.
“Sebenarnya jadi lebih baik. Salah satunya karena program pemerintah yang spesifik tentang itu,” kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat ditemui usai membuka Business Working Group di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Sebelumnya pada Senin (18/4) lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015, atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.
Rasio gini merupakan indikator mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Menurut Sofyan, intervensi pemerintah seperti bantuan langsung tunai, BPJS Kesehatan, pendidikan, serta pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga murah, dapat dirasakan oleh kelompok kelas bawah.
“Itu semua menguntungkan kelompok kelas bawah, yang nanti akan meningkatkan share (pendapatan) kelompok tersebut,” ujar Sofyan.
Selain itu, lanjut Sofyan, menurunnya rasio gini juga tidak lepas dari masyarakat kelas atas yang pendapatannya tidak terlalu tinggi dan cepat.
Kepala BPS Suryamin menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat kesenjangan penduduk adalah kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015, dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.
Selain itu, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.
Berdasarkan data Susenas, juga terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas yang terjadi karena pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.(*)
