Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan bantuan pemberdayaan distrik harus dikelola secara transparan supaya meningkatkan perekonomian warga.
“Saya ingin masyarakat sejahtera, sehat, dan pintar,” kata Tomi Mano di Jayapura, Kamis, 24 Oktober 2019.
Pemerintah Kota Jayapura mempunyai program unggulan, di antaranya program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan pembinaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
Tomi Mano menegaskan kepada kepala distrik, kepala kelurahan, dan kepala kampung agar memperhatikan orang-orang yang tidak mampu untuk layak mendapatkan bantuan.
“Kami selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.
Menurut Tomi Mano, anggaran untuk 14 kampung yang tersebar di lima distrik di Kota Jayapura terus mengalami peningkatan setiap tahun.
“Pada 2018 sebanyak Rp58 miliar dan 2019 dana kampung naik menjadi Rp115 miliar, semoga dengan dana ini bisa mensejahterakan masyarakat kampung, kami terus mengawasi dan mendampingi pengelolaanya agar tepat sasaran sehingga masyarakat di kampung bisa sejahtera dan mandiri,” katanya.
Melalui anggaran tersebut, Tomi Mano mengatakan penataan sangat penting agar memberikan kesempatan kepada warga yang belum menerima bantuan untuk meningkatkan perekonomian.
“Saya harapkan di kampung-kampung seharusnya sudah sejahtera tapi sampai sekarang masih berteriak tidak diperhatikan, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dengan hati bukan dengan mengumpulkan harta tapi harus melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Untuk itu, Tomi Mano menegaskan agar bantuan pemberdayaan distrik di kelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan dapat memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembinaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar di Kota Jayapura.
Kepada pengelola anggaran, Tomi Mano mengimbau agar pemerintahan tingkat distrik, kelurahan, dan kampung membuat program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Jangan buat program yang aneh-aneh, mending buat program lima tapi selesai semua daripada buat 100 program tapi hanya satu yang terlaksana,” ujarnya.
Menurut Tomi Mano, program pemberdayaan masyarakat harus yang prioritas, baik, dan secara terukur dengan memperhatikan kemampuan anggaran sehingga program tidak tumpang tindih dan tidak terlaksana dengan baik.
“Saya minta fokus pada program banjir dan longsor, jalan, rumah sakit Kota Jayapura, jembatan Youtefa, pendidikan, kesehatan, Pasar Youtefa, pemberian izin bangunan yang selektif, penerangan jalan umum, air bersih, CCTV, penanganan HIV/AIDS, PMI, penerimaan pegawai, taman kota, dan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Kepala Distrik Jayapura Selatan, Nurjaya Kusuma, mengatakan anggaran pemberdayaan distrik untuk kegiatan kelembagaan, bantuan untuk ekonomi produktif, tempat ibadah, pendidikan, dan juga ada beberapa kegiatan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan dan yang lainnya menunjang kegiatan operasional kantor.
Menurut Nurjaya, anggaran yang sudah terserap tersebut sudah memberikan dampak nyata bagi warga di Distrik Jayapura Selatan, di antaranya usaha kios dan penjual pinang.
“Peningkatan ekonomi masyarakat di antaranya pemberian bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay untuk meningkatkan ekonomi pendapatan dan memperbaiki pola hidup,” ujarnya.
Nurjaya mengharapkan adanya peningkatan anggaran distrik agar bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jayapura.
“Perlu adanya sentuhan pembangunan di kampung sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Nurjaya mencontohkan di kampung nelayan Hamadi yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.
“Kami bekerja sama dengan pihak instansi terkait karena pemberdayaan distrik hanya Rp900 juta,” katanya.
Tokoh masyarakat di Kelurahan Hamadi, Deky Muabuai, mengatakan dana kampung bisa digunakan pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di kampung sehingga bisa mengatasi perekonomian warga.
“Tinggal bagaimana kepala kampung bersinergi bersama untuk membangun kelompok pemantau anggaran agar masyarakat merasa tidak dirugikan karena pemerintah sudah menganggarkan dana yang sangat banyak,” katanya.
Menurut Deky, masyarakat tidak lagi hanya menyesuaikan pelayanan yang akan dibuat oleh pemerintah, tetapi masyarakat diharapkan dapat sekaligus ikut dalam proses penetapan perencanaan pembangunan.
“Masyarakat juga harus diberikan akses dalam menilai dan mengawasi bagaimana pelayanan pemerintah itu dilakukan serta bagaimana ditingkatkan,” ungkapnya. (*)
Editor: Syofiardi
