Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam lingkup Pemerintah Provinsi Papua dituntut lebih profesional dan siap menghadapi debirokratisasi yang akan dijalankan Presiden Joko Widodo agar pelayanan publik menjadi lebih efisien. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Muhammad Musa’ad di Jayapura, Senin (21/10/2019).
Muhammad Musa’ad menyatakan pemerintah pusat akan melanjutkan program debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi pemerintahan, antara lain dengan mengurangi level kepangkatan/eselon ASN. Perubahan itu menuntut ASN menjadi profesional, karena pemerintah ingin mengalihkan posisi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
“Jadi, sumber penilaian dilihat dari angka kredit yang diraih dari usaha [ASN bersangkutan]. Semakin rajin dan profesional, tentu nilai yang diraih akan baik,” katanya.
Ia menekankan, jika ASN tidak ingin tergilas perubahan tersebut, ASN harus bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan itu bisa dimulai dari hal kecil seperti datang apel dan masuk kantor tepat waktu.
“Datang apel mungkin ada angka kreditnya, mengerjakan sesuatu ada angka kreditnya. Jadi kalau untuk hal kecil saja [ASN] tidak bisa, bagaimana ketika perubahan ini terjadi? Tentu [ASN] akan tergilas. Makanya mulai sekarang [ASN harus] menyiapkan diri [menjadi] lebih profesional,” ujarnya.
Musa’ad menambahkan, lima agenda besar Presiden Jokowi lima tahun ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, deregulasi peraturan perundang-undangan, debirokratisasi, dan tranformasi ekonomi. “Sebagai aparatur negara kita harus bisa menterjemahkan lima agenda besar ini. Jadi mari kita tingkatkan kerjasama dalam peningkatan kinerja,” ajak Musa’ad.
Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa mengajak seluruh ASN di Papua untuk mendukung penuh agenda kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’aruf lima tahun ke depan, dengan membangun kerjasama dan kekompakkan. “Komunikasi di masing-masing instansi harus lebih ditingkatkan, agar apa yang menjadi agenda pemerintah bisa tersampaikan kepada seluruh jajaran ASN dengan baik,” kata Wakerkwa. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G