Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Amerika Serikat mendesak ASEAN berupaya lebih keras lagi menghadapi junta militer Myanmar yang secara sepihak memperpanjang status darurat militer dan menunda pemilihan umum. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior AS meminta terhadap Indonesia dan delapan negara anggota ASEAN lainnya agar meningkatkan tekanan kepada junta Myanmar agar melaksanakan lima poin konsensus yang disepakati para pemimpin negara blok tersebut pada April lalu.
“Jelas bahwa junta Myanmar hanya mengulur waktu dan ingin terus memperpanjang waktu demi keuntungannya sendiri,” kata pejabat tersebut kepada wartawan menjelang pertemuan tingkat menteri luar negeri AS dan negara ASEAN secara virtual pada Senin (2/8/2021) kemarin.
Menurut pejabat itu, doorngan sebagai sikap semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam krisis politik Myanmar. “Hal ini menjunjung tinggi kesepakatan lima poin konsensus yang juga disepakati Myanmar,” katanya.
AFP mengutip pernyataan pejabat AS itu yang menganggap keputusan junta militer Myanmar menunda Pemilu hingga 2023 adalah “seruan bagi ASEAN untuk meningkatkan upayanya.”
Baca juga : Kinerja ASEAN tangani krisis Myanmar, Singapura : lambat mengecewakan
KTT ASEAN gagal desak Junta Myanmar bebaskan Tapol
Ironis, korban sipil tewas berjatuhan di Myanmar usai KTT ASEAN
Lima poin konsensus soal Myanmar disepakati negara ASEAN, termasuk Myanmar, dalam pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara di Jakarta pada April lalu. Termasuk Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga turut hadir dalam pertemuan itu.
Lima poin konsensus itu terdiri dari pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Selain itu segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
ASEAN juga akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional. Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi para pedemo anti-kudeta dan warga sipil dengan kekerasan. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
