Papua No.1 News Portal | Jubi
Washington, Jubi – Pemerintah Amerika Serikat menyatakan telah menghadapi kerugian signifikan terkait wajib vaksin Covid-19 untuk pegawai. Kerugian dipastikan semakin parah jika pengadilan banding gagal untuk membatalkan keputusan larangan atas penegakan Covid-19 yang dikeluarkan Presiden Joe Biden itu.
Pemerintah AS mengatakan pengujian karyawan yang tidak divaksin dapat menghabiskan biaya hingga 22 juta dolar AS atau setara Rp 314 miliar per bulan.
“Meski sebagian besar pegawai sipil federal divaksin penuh, ratusan ribu dari mereka tidak divaksin,” kata Deputi Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Jason Miller, dikutip Antara dari Reuters awal pekan lalu.
Baca juga : Industri penerbangan dan wisata AS desak aturan tes Covid-19 dicabut
Covid-19 varian Omicron ditemukan di kawasan Amerika Latin dan Eropa
Kematian akibat Covid-19 di dunia melampui 5 juta jiwa Amerika tertinggi
Departemen Kehakiman mengumumkan pemerintah akan dirugikan di beberapa bidang jika tidak dapat menegakkan persyaratan vaksin. tercatat Pada 21 Januari, seorang hakim AS di Texas memutuskan Biden tidak dapat mewajibkan karyawan federal untuk divaksin terhadap Covid-19 dan menghalangi pemerintah AS untuk mendisiplinkan karyawan yang tak mematuhi.
Pada September, Biden telah mengeluarkan perintah yang mengharuskan sekitar 3,5 juta pekerja untuk divaksin pada 22 November kecuali karena alasan keagamaan atau medis – atau menghadapi disiplin atau pemecatan.
Pengumuman Miller mengatakan pada 21 Januari, sekitar 2 persen dari tenaga kerja sipil federal tidak menegaskan bahwa mereka sepenuhnya divaksin atau tidak juga mengajukan permintaan atau menerima pengecualian.
Protokol keselamatan kerja Covid-19 AS mengharuskan karyawan federal yang tidak divaksin untuk mengikuti pengujian rutin.
Pengujian mingguan “dapat membebani pembayar pajak sekitar 11 juta dolar hingga 22 juta dolar setiap bulan, atau 33 juta dolar hingga 65 juta dolar setiap kuartal,” tulis Miller.
Menurut dia, puluhan ribu pegawai federal yang tidak divaksin tidak mengajukan permintaan pengecualian wajib vaksin atau permintaan mereka disetujui dan puluhan ribu permintaan pengecualian tertunda.
Pekan lalu, pengadilan banding AS menolak untuk memblokir keputusan vaksin itu. Pengadilan Banding Sirkuit ke-5 akan mendengarkan kasus tersebut pada 8 Maret. Miller mengatakan putusan itu memaksa lembaga pemerintah untuk merevisi rencana dan jadwal masuk kembali dan pasca-masuk kembali untuk memasukkan “menyiapkan program pengujian Covid-19 yang diperluas di lembaga. (*)
Editor : Edi Faisol
