Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Nabire, Jubi – Para aparat kampung yang terdiri dari kepala kampung, sekretaris, dan bendaraha mengikuti sosialisasi dan pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Pelatihan ini diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire, di Guest House Jalan Merdeka, selama dua hari.
Staf Bidang Pemerintahan BPMK Nabire, Isak Kbarek, menyatakan UU. No 6 tahun 2014 tentang desa/kampung memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengelolah pemerintahannya, termasuk mengelola keuangan serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung.
“Maka pemerintah desa/kampung diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa serta mampu memanfaatkan berbagai sumber daya alam, juga bisa menerapkan prinsip transparansi dalam akuntabilitas,” ujar Isak Kbarek, dalam arahannya, Jumat (23/11/2018).
Menurutnya, saat berada dalam sistim yaitu sejak dari perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, hingga pertangungjawaban, harus tepat sehingga jauh dari adanya korupsi.
“Korupsi harus kita hindari,” katanya.
Kbarek berharap kepada aparat kampung agar mengikuti dengan saksama dan sebaik mungkin agar sekembalinya dari pelatihan dapat menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.
“Memahami dan mengikuti dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya dapat lebih berdaya guna,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire, Mangasitua Simanjuntak, mengharapkan agar pelatihan yang diselenggarakan menjadi bekal bagi aparat kampung dan diterapkan sehingga ke depan, tidak ada lagi aparat kampung yang melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
“Yang kami harapkan adalah tidak ada penyalahgunaan keuangan,” katanya.
Pejabat Kepala Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Antton Rumaniowi, mengatakan dengan adanya pelatihan tersebut pihaknya lebih siap dan mandiri tanpa ketergantungan pengelolaan keuangan dari pihak lain.
“Ini bagus sebab menambah pengetahuan tentang pengelolaan dana desa sehingga kami tidak terus menerus berharap bantuan orang lain dalam pengelolaannya,” katanya. (*)
