Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Kerryn Baker dan Asenati Chan Tung
Partai Perlindungan HAM (Human Rights Protection Party/ HRPP) telah berkuasa nonstop selama hampir 40 tahun di Samoa. Ini mungkin tidak akan lagi terjadi.
Pemilu di Samoa biasanya dapat diprediksi dengan mudah: meski selalu ada beberapa kekalahan di kursi-kursi individu, partai yang sama – Partai Perlindungan HAM (HRPP) – telah berkuasa hampir tanpa berhenti sejak 1982. Menjelang pemilu 2021, Perdana Menteri Tuilaepa Sailele Malielegaoi adalah Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama kedua di dunia, ia telah memimpin sejak 1998. Dalam dunia politik Samoa, kestabilan sudah lama menjadi semboyannya. Oleh karena itu hasil pemilu 2021 di negara kecil Kepulauan Pasifik itu bagaikan sebuah gempa bumi.
Hasil awal dari pemilu, Jumat lalu (9/4/2021), menunjukkan HRPP dan partai lawannya, Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST), berada dalam situasi yang mendebarkan dimana masing-masing partai memegang 25 kursi. Ada 51 kursi dalam parlemen Samoa. Sisa kursi yang terakhir tampaknya akan dipegang oleh seorang caleg independen, Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio, menempatkannya dalam posisi untuk memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri negara itu yang berikutnya.
Hasil pemilu ini semakin luar biasa mengingat partai FAST baru didaftarkan kurang dari setahun yang lalu; pemimpinnya, tokoh politik Samoa yang terkemuka, Fiamē Naomi Mata’afa, baru mengambil alih posisi itu pada bulan Maret. Kinerja FAST yang kuat dalam pemilu ini berarti Fiamē bisa menjadi perdana menteri perempuan pertama Samoa, dan satu-satunya kepala pemerintah perempuan kedua yang pernah ada di kawasan Kepulauan Pasifik.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hingga September tahun lalu, Fiamē juga merupakan anggota HRPP, yang sudah dia ikuti pertama kali sejak 1985. Seorang tokoh senior di partai itu, ia menjadi Wakil Perdana Menteri Samoa setelah pemilu 2016. Namun serangkaian UU baru kontroversial yang memperkuat otoritas pengadilan khusus tanah adat dan hak kepemilikannya, Land and Titles Court (LTC), suatu pengadilan khusus yang menangani masalah hak tanah adat dan gelar kepala suku, menyebabkan perpecahan di dalam partai HRPP.
Pihak yang menentang UU baru itu berpendapat bahwa kebijakan tersebut sengaja melemahkan sistem peradilan di Samoa, melemahkan posisi Mahkamah Agung sebagai ‘check and balance’ konstitusional dalam pelaksanaan LTC, dan bahwa kebijakan tersebut berusaha untuk mendikte urusan keluarga-keluarga Samoa dengan memberlakukan batasan maksimum lima orang Matai Sa’o (kepala suku tinggi) per keluarga. Meskipun pemerintah Tuilaepa sebelumnya pernah membuat perubahan yang juga tidak kalah kontroversial, namun mereka tidak pernah berdampak pada hasil pemilu – seperti mengganti sisi jalan yang dilalui kendaraan pada tahun 2009, mengubah zona waktu internasional pada tahun 2011, dan memperkenalkan kuota gender untuk parlemen pada tahun 2013 – namun kali ini terbukti berbeda.
Akibat perbedaan pendapat ini, dua anggota HRPP, Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao dan Faumuinā Wayne So’oialo, mundur dari partai pada awal 2020 dan partai FAST dibentuk pada Juli. Pada bulan September, Fiamē juga mengundurkan diri dari Kabinet Samoa setelah mengumumkan bahwa dia juga akan menentang RUU tersebut; dia secara resmi bergabung dengan partai tersebut pada awal Maret 2021 dan kemudian terpilih sebagai ketua partai.
Di Samoa, politik itu sangat personal. Akibat ukiran dapil yang kecil dan erat, pilihan pemilih cenderung lebih dipengaruhi oleh hubungan pribadi daripada oleh kebijakan partai. Namun FAST memilih untuk menjalankan kampanye berbasis partai, dengan sengaja menampilkan dirinya sebagai pemerintah alternatif, melakukan roadshow dan program outreach di semua daerah pemilihan yang disiarkan langsung di media sosial. Dalam hal ini, partai itu didukung oleh komunitas orang-orang Samoa di Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan bahkan negara tetangganya Samoa Amerika – meskipun mereka tidak dapat memberikan suara karena tidak berada di dalam negeri, warga Samoa di luar negeri memastikan suaranya didengar di media sosial dan melalui donasi finansial.
Strategi FAST tampaknya telah membuahkan hasil, terutama di pulau yang lebih terpencil di Samoa, Pulau Savai’i, tempat mereka berhasil menang dengan yang signifikan.
Hasil pemilu yang ketat juga menunjukkan bahwa dukungan untuk HRPP, meski berkurang, itu masih signifikan. Namun itu juga menunjukkan keengganan sebagian masyarakat Samoa untuk beradaptasi dengan konteks politik yang berubah, yang telah mengakhiri empat dekade dominasi pemilu di Samoa. Selama ini HRPP telah mencalonkan banyak caleg di daerah-daerah pemilihan – baik dengan mendukung mereka secara resmi, atau memiliki afiliasi tidak resmi dengan partai tersebut. Di masa lalu, ini merupakan strategi yang sangat efektif, memungkinkan pemilih untuk tidak memilih caleg yang tidak populer namun masih berada di bawah nama HRPP. Meskipun pemilu biasanya menghasilkan pergantian anggota legislator yang signifikan, termasuk di antara jajaran anggota senior HRPP, namun partai tersebut selalu memenangkan mayoritas kursi parlemen, sekitar dua pertiga kursi parlemen (dan, dalam pemilu 2016, lebih dari 90%).
Kegagalan HRPP untuk mengubah strategi ini dalam menghadapi ancaman dari FAST ternyata merugikannya. Pada pemilu 2021, HRPP mendukung 105 kandidat untuk 51 kursi. FAST, sebaliknya, umumnya hanya mengajukan satu caleg per dapil. Di banyak dapil, pembagian suara di antara caleg-caleg HRPP telah memungkinkan FAST untuk unggul.
Hasil akhir pemilu 2021 di Samoa memang belum diumumkan, dan pembentukan pemerintahan tampaknya akan menjadi proses yang panjang. Bahkan setelah hasil pemilu resmi, gugatan-gugatan pengadilan yang akan berupaya untuk membatalkan hasil pemilu bukanlah hal yang baru, dan dalam pemilu yang ketat seperti ini akan ada lebih banyak pengawasan daripada sebelumnya. Tuilaepa sudah mengindikasikan bahwa dia berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap FAST. Meski hasil pemilu masih jauh dari pasti, yang tampak jelas adalah demokrasi Samoa telah mengalami pergeseran yang fundamental. (The Interpreter)
Kerryn Baker adalah meneliti isu-isu partisipasi politik, politik dalam pemilu, dan reformasi pemilu di Kepulauan Pasifik dan Asenati adalah peneliti di Sustineo, berbasis di Canberra.
Editor: Kristianto Galuwo
