Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Antonio Guterres kembali terpilih sebagai sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB pada Jumat, (18/6/2021) kemarin. Kantor berita Reuters menyebut dalam pidato pertamanya, Guterres meminta Majelis Umum PBB segera merespon krisis di Myanmar sebelum berkembang terlalu parah.
“Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi hal yang normal. Tidak bisa diterima,” ujar Antonio Guterres, Jumat, (18/6/2021).
Baca juga : Belum puas sanksi untuk junta militer, Dubes Myanmar di PBB berharap hukuman tambahan
PBB segera menghukum militer Myanmar terkait kekerasan kudeta
Pemerintah tandingan Myanmar bentuk militer pelindung rakyat
Pernyataan Guterres bertepatan dengan rencana Majelis Umum PBB menghentikan perdagangan senjata ke Myanmar serta meminta junta militer menghormati hasil pemilu 2020.
Resolusi itu juga akan meminta Myanmar untuk mematuhi lima poin konsensus yang ditetapkan pada KTT ASEAN beberapa pekan lalu. Sebab, Panglima Junta Militer Min Aung Hlaing tidak menunjukkan niatan untuk mematuhi konsensus yang ia anggap sebagai masukan tersebut.
Per berita ini ditulis, belum diketahui apakah Majelis Umum PBB akan mengadakan voting untuk resolusi tersebut atau akan mengadopsinya sebagai konsensus. Menurut sejumlah diplomat, langkah embargo mendapat dukungan mayoritas 193 anggota Majelis Umum PBB sehingga diyakini akan lolos dengan mudah jika voting digelar.
Guterres mengatakan langkah apapun yang akan diambil Majelis Umum akan penting. “Saya berharap Majelis Umum PBB mampu mengirimkan pesan yang jelas,” ujarnya soal krisis Myanmar yang sudah memakan 800 lebih korban jiwa plus memenjarakan ribuan orang.
Secara hukum, resolusi dari Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum. Walau begitu, resolusi itu akan memiliki beban politis yang kuat. Dan, untuk resolusi majelis umum, tidak ada negara dengan hak veto.
Situasi tidak adanya hak veto memberi kemungkinan resolusi akan lebih mudah gol di Majelis Umum PBB. Di Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, resolusi terkait krisis Myanmar terhalang veto Rusia dan Cina. Cina mengatakan situasi di Myanmar sebagai isu internal dan bukan tempat DK PBB untuk intervensi. (*)
Editor : Edi Faisol
