Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Pemotongan anggaran dari program pendidikan cuma-cuma adalah salah satu poin utama dari anggaran nasional baru Papua Nugini.
Bendahara Ian Ling-Stuckey telah menyerahkan anggaran AS$ 5,3 miliar, dengan memperkirakan tahun anggaran yang sulit ke depannya akibat ekonomi negara itu menyusut.
Anggaran tersebut termasuk pemotongan 50% atas kebijakan sekolah cuma-cuma, Tuition Fee Free (TFF), yang dimulai pemerintahan mantan Perdana Menteri, Peter O’Neill yang digulingkan pada Mei.
Mengacu pada pemotongan anggaran pendidikan, Ling-Stuckey mengatakan itu adalah tanggung jawab bersama dan bahwa dana itu akan dialihkan untuk biaya pendidikan tinggi yang jauh lebih memberatkan keluarga-keluarga PNG.
Selain memotong anggaran pendidikan, anggaran ini juga mendaftarkan langkah-langkah baru untuk membayar utang negara, gaji pemerintah, dan kenaikan pajak.
Pajak atas produk tembakau dan alkohol tambahan menjadi 25%, sementara langkah-langkah reformasi pajak lainnya termasuk aturan pajak yang disederhanakan untuk membantu UMKM.
EMTV melaporkan bahwa defisit anggaran sebesar AS $ 1,14 miliar, Ling-Stuckey menyalahkan kejatuhan ekonomi PNG ini pada kepemimpinan mantan Perdana Menteri, Peter O’Neill.
Bendahara itu berkata bahwa selama O’Neill memerintah hampir delapan tahun, rata-rata standar hidup berkurang lebih dari 100 kina per orang per tahun.
Dalam beberapa bulan terakhir, O’Neill telah berulang kali dikritik oleh Ling-Stuckey. Tetapi mantan pemimpin itu berkeras bahwa pengelolaan ekonominya memungkinkan stabilitas fiskal di PNG. Dia juga menuduh pemerintah baru di bawah James Marape telah menakut-nakuti investor.
O’Neill juga telah membela kebijakan TFF, berkata bahwa berkat program ini, lebih banyak anak, terutama anak perempuan, yang dapat bersekolah di seluruh negeri. MP dari dapil Ialibu-Pangia itu memperingatkan agar tidak ada potongan dalam program tersebut.
Sementara itu, Ling-Stuckey juga menerangkan bahwa pasar tenaga kerja PNG untuk 2020 tidak positif. Dia mengulangi perkiraan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia bahwa penciptaan lapangan kerja resmi telah turun, dari rata-rata 15.000 per tahun menjadi 10.000 selama lima tahun terakhir.
Pihak oposisi memiliki waktu hingga akhir minggu ini untuk mempersiapkan tanggapannya terhadap anggaran itu di parlemen. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
