Papua No. 1 News Portal | Jubi
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kabupaten Nduga masih 0,18 persen hingga 13 Juni 2019, terendah di Provinsi Papua. Dikhawatirkan konflik di Nduga akan menyebabkan banyak anak di kabupaten itu terancam tidak mendapatkan imunisasi polio.
Kondisi capaian imunisasi polio di Kabupaten Nduga sangat mengkhawatirkan. Hingga 13 Juni 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat capaian imunisasi polio di kabupaten tersebut masih 0,18 persen.
Memang ada 10 kabupaten yang capaiannya masih di bawah 30 persen. Namun kondisi Nduga saat ini dikhawatirkan tidak mendukung pencapaian target.
Survailans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua, Togu Sihombing, mengatakan persoalan utama pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Nduga karena tidak ada petugas di sana karena terkait dengan kejadian beberapa bulan belakangan.
“Petugas dan pegawai Dinas Kesehatan di Kabupaten Nduga tidak ada dan mereka semua berada di luar kabuptaen itu, jadi tidak PIN Polio tidak dilaksanakan di kabupaten tersebut,” katanya di Jayapura, Kamis, 13 Juni 2019.
Memang, katanya, untuk menuju Nduga tidak harus dari Wamena, tapi juga bisa dari Asmat. Hanya saja melalui Asmat membutuhkan dana yang besar. Karena itu ia meminta Pemkab Nduga memperhatian hal tersebut agar pelayanan kesehatan bisa terlaksana.
“Karena tidak ada petugas kesehatan di sana, Dinas Kesehatan Propinsi Papua memberikan sosialisasi kepada kepala Dinas Kesehatan Nduga untuk turun melakukan imunisasi, meminta jaminan Bupati untuk para tenaga kesehatan turun untuk melakukan imunisasi polio,” ujarnya.
Sihombing menjelaskan bahwa untuk anak-anak 0-15 tahun dari Kabupaten Nduga yang mengungsi di Wamena dan Lani Jaya sudah dilakukan imunisasi PIN Polio. Inilah yang termasuk ke dalam 0,18 persen yang sudah diimunisasi.
Sedangkan yang belum adalah anak-anak yang berada di wilayah Kabupaten Nduga.
“Petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua mau ke sana (Nduga) tapi belum bisa karena situasi keamanan, itu tidak mungkin dilakukan karena para petugas takut dengan situasi saat ini terjadi di sana,” katanya.
Data dari Dinkes Papua per 13 Juni 2019 capaian PIN Polio Kedua di Provinsi Papua baru mencapai 48,88 persen. PIN paling sukses berjalan di Kabupaten Waropen dengan pelaksanaan 111,07 persen, Kabupaten Keerom 108,69 persen, dan Kabupaten Jayapura 100,88 persen.
Aktivis GAPAI (Gerakan Peduli Anak Indonesia) Papua, FX Irianto, menambahkan kehadiran media sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pekan imunisasi ke dua sedang berlangsung.
Terkait kondisi yang dialami anak-anak Nduga, TPKP Rimba Papua mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada UNICEF, Dinas Kesehatan, dan para pihak terkait yang bisa menangani kondisi Nduga.
TKP Rimba Papua mengatakan, hingga saat ini ibu-ibu dan anak-anak di bawah umur di wilayah konflik (operasi militer) di Kabupaten Nduga mengalami krisis kesehatan.
“Kondisi kesehatan yang paling memprihatinkan terdapat di Distrik Drakma, Dal, Mobil Yalma, Gigi, Inigyal, dan sekitarnya,” tulis organisasi itu 14 Juni 2019.
Anak-anak dan ibu hamil rata-rata belum mendapatkan Pekan Imunisasi Nasioan (PIN) yang menjadi program wajib di seluruh Indonesia. Kesehatan anak dan ibu sangat terganggu sejak kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB/OPM terjadi di sana.
“Masih banyak anak dan ibu hamil terlantar di hutan belantara dan jauh dari tempat layanan kesehatan, selama 8 bulan (awal Desember-Juni 2019), masih banyak yang belum mendapatkan hak dasar untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak-hak mereka di bidang kesehatan belum tersentuh.”
TKP Rimba Papua mendesak Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan penuh dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah penanganan. Selain itu juga mendesak UNCEF tidak takut terhadap keamanan dan kenyamanan, karena lembaga tersebut dijamin PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Ina Gwijangge, menjelaskan hingga kini pihaknya terkendala masalah cuaca dan penerbangan untuk melakukan imunisasi polio di sejumlah distrik.
“Kami telah komunikasikan dengan pengelola helikopter untuk disewa melakukan pelayanan, namun kami terkendala dengan cuaca buruk, karena beberapa minggu ini hujan terus sehingga tidak bisa melayani,” kata kepada Jubi melalui pesan singkat, Selasa, 18 Juni 2019.
Ia juga mengakui kesulitan menjangkau masyarakat untuk melaksanakan PIN Polio karena masih banyak warga yang mengungsi ke hutan dan wilayah kabupaten terdekat.
Terkait capaian imunisasi polio yang masih rendah ia mengatakan selalu berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Papua dan meminta bantuan helikoper dari PT Freeport Indonesia.
“Namun ada surat penolakan dari perusahan, intinya sekarang ini musim hujan, sehingga mobilisasi udara tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya PIN Polio putaran pertama dilakukan pada 18 Maret hingga 29 April 2019.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, mengatakan pada putaran pertama tersebut 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua telah memberikan vaksin boPV kepada 688.684 anak dari target 934.281 anak usia nol bulan hingga kurang 15 tahun.
Untuk mencapai target, tim dari Kementerian Kesehatan bersama Dinkes Papua, WHO, dan UNICEF melakukan pendampingan penyusunan mikroplanning kepada 15 kabupaten di Provinsi Papua.
“Mikroplanning itu difokuskan pada pembiayaan transportasi pada 50 titik yang dianggap daerah sulit yang membutuhkan biaya sewa heli,pesawat, mobil, dan perahu motor dengan total biaya lebih Rp7 miliar, di antaranya Rp2,98 miliar dari bantuan Kementerian Kesehatan dan sisanya dari lembaga internasional,” ujarnya. (*)
Reporter: David Sobolim & Islami
Editor: Syofiardi
