Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Paniai, Jubi – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia bagian Barat (DPW Barat AMPTPI) mengutuk keras kedatangan kelompok yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila yang melakukan perusakan dan penangkapan mahasiswa Papua di asrama Papua Surabaya padahal ini bukan kelompok masyarakat.
Ketua Plt DPW Barat AMPTPI, Ambrosius Mulait mengatakan, kelompok itu dibentuk hanya untuk membukam suara mahasiswa Papua di Jawa dan Bali. Karena setiap kali mahasiswa turun aksi tentu ada kelompok tandingan yang sering mengacaukan situasi.
Kami kutuk mereka (Ormas) ini. Kelompok ini sengaja dibentuk oleh orang tertentu agar membendung aspirasi mahasiswa Papua, tidak jauh beda dengan semenjak Indonesia dalam merebut perjuangan kemerdekaan mereka sengaja membentuk preman jalanan agar mencuri senjata, dari tentara-tentara Belanda yang mengusai Kota Batavia (Jakarta) 1628, setelah Indonesia merebut kemerdekaan sampai saat ini sulit untuk membubarkan premanisme, ujar Ambrosius Mulait kepada Jubi, Jumat, (17/8/2018).
Mulait memertanyakan, apakah Ormas Pancasila pernah minta warga memasang bendera secara paksa? Ia meyakini tidak, selama ini pihaknya melihat bahkan merasakan tergantung kepada warga mau pasang atau tidak.
Tetapi kejadian asrama Papua di Surabaya ini intimidasi dengan cara-cara yang tidak bermoral.
Setiap orang dalam menyatakan Self Determination tidak harus membentang atau memasang bendera di depan rumah, untuk menghayati kemerdekaan sesunggunya lahir dari kita atau hati masing-masing orang tanpan harus memaksakan orang lain, katanya.
Sekjen DPP AMPTPI, Yanuarius Lagowan mengatakan, peristiwa-peristiwa yang sama terjadi mengulang di Surabaya bahkan di tanah Jawa dan Bali. Sehingga, orang Papua yang berada di tanah Jawa ini semua mahasiswa yang punya kesadaran tinggi mengikuti aturan yang berlaku di Negara.
Dan negara sendiri mengakui dalam berekperesi, menyampaikan pendapat di muka umum. Jakarta punya cara pandang terhadap orang Papua dalam sistem maupun di luar sistem. Ini seakan kami bodoh dalam mematuhi atauran, dan tidak pernah kompromi, katanya.
Pihaknya mengecam tingkah Ormas yang tidak punya etika sehingga memaksakan mahasiswa untuk memasang bendera dengan kekerasan. Tanpa harus memaksakan dengan tindakan kekerasan, tetapi membangun komunikasi tentu ada solusi, ucapnya.
Jadi kami harap keamanan di Surabaya juga mengepankan sebagai penegak hukum harus menjadi netral tanpa memihak kepada salah satu, ujarnya.
AMPTPI meminta kepada Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja Kapolri terhadap diskriminasi terhadap orang Papua di Papua maupun Mahasiswa di Jawa dan Bali yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun Ormas yang selalu reaksioner dalam empat tahun berjalan ini.
Harusnya Presiden Jokowi bisa menjaga komitmen terhadap janji-janjinya dalam sembilan Nawacitanya. Dengan tindakan-tindakan ini kami orang Papua merasa Nawacita Jokowi menjadi Nawaduka bagi Orang Papua, katanya. (*)
