Papua No. 1 News Portal | Jubi
Timika, Jubi – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) Aloysius Giyai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja keras membenahi tata kelola keuangan dan birokasi selama dua minggu belakangan ini, usai ia dilantik pada 25 Oktober 2021 lalu.
Salah satu tugas pertama yang sangat mendesak ialah membenahi tata kelola keuangan daerah terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Di mana defisit anggaran yang semula dialami Pegunungan Bintang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp 60 miliar lebih, kini akan dievaluasi dan dirasionalisasi menjadi zero alias nol.
Hal itu diungkapkan Giyai pada evaluasi RAPBD Perubahan antara Tim TAPD Pegubin bersama tim evaluator dan tim anggaran Provinsi Papua, Jumat (12/11/2021) di Aston Hotel, Jayapura.
“Defisit anggaran kita ini awalnya Rp 60 miliar lebih, warisan dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kami bekerja keras rasionalisasikan dan hari ini sudah turun menjadi Rp 13 miliar lebih. Esok pagi, setelah mendengar semua catatan dari tim evaluator anggaran Provinsi Papua, kami akan rasionalisasikan sampai zero,” kata Plt. Sekda Pegubin Aloysius Giyai melalui selulernya, Sabtu, (13/11/2021).
Ia mengaku, dirinya telah konsultasi dengan tim pengelola dana Covid, pasalnya Pegunungan Bintang masuk zona hijau.
“Beberapa persen anggaran Covid yang disediakan sesuai perintah Pemerintah Pusat, bisa kita alihkan untuk tutup defisit. Esok, OPD terkait kita ketemu jam 10 pagi selesaikan ini,” ucapnya.
Aloysius juga memberi apresiasi kepada tim evaluator Provinsi Papua, mulai dari BPKAD, Bappeda, Bappenda, dan Biro Hukum atas kesediaan untuk membantu TAPD Pegubin pada evaluasi APBD Perubahan 2021. Semua catatan dan masukan dari para evaluator akan diperhatikan oleh timnya demi perbaikan tata kelola keuangan daerah yang benar.
“Jadwal kita agak mundur karena masalah kondisi daerah, apalagi terakhir kami alami kedukaan atas meninggalnya Wakil Bupati,” ujar dia.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini juga mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mulai APBD 2022, seluruh program harus sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang yaitu Untuk Menuju Sehat, Cerdas, Mandiri dan Ekonomi Berbasis Budaya dan Tata Ruang.
“Tahun 2023, kita target harus raih WTP, LAKIP dan SAKIP juga harus terbaik. Kita punya seorang kepala daerah yang visioner, harus kita dukung dengan kinerja yang benar,” katanya.
Hindari SILPA
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Muhammad Rusdianto Abu,yang memimpin jalannya giat evaluasi ini mengatakan, ketika mendengar defisit anggaran Pegubin mencapai Rp 60 miliar, ia menyarankan Sekda Pegunungan Bintang Aloysius Giyai untuk segera rapat dengan pimpinan OPD dan lakukan rasionalisasi anggaran.
“Sebagai evaluator, kami ingatkan agar jangan kita semangat menganggarkan, tapi ujung-ujungnya jadi SILPA. Ketika jadi SILPA, ini kan masalah, karena menandakan penyerapan anggaran yang rendah. Berarti ini menyangkut kinerja, jadi kami akan menyurati kepala daerah untuk menegur OPD terkait. Pak Sekda, akan lebih bagus jika ke depan setiap OPD dilakukan evaluasi kinerja berkala agar ada reward dan punismehnt,” kata Rusdianto.
Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana mengapresiasi kinerja tim TAPD yang menggelar evaluasi bersama evaluator dan tim anggaran dari Provinsi Papua. Menurut Spey, semua catatan dan telaah atas postur anggaran APBD Perubahan 2021 adalah hal yang bagus demi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Sementara terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat minim, ia mengaku selama 18 tahun Kabupaten Pegubin berdiri, sektor ini memang belum digali secara serius.
“Saya baru bentuk satu OPD baru untuk urus ini, namanya Dinas Pendapatan Daerah. Dengan peraturan bupati, dinas itu sudah saya bentuk bersama 6 dinas lain yang baru. Tapi ke depan, kita akan evaluasi untuk rampingkan lagi, termasuk dana aspirasi untuk distrik. Sebab di postur APBD kita, sekitar Rp 400 miliar itu habis hanya untuk belanja pegawai atau aparatur. Semua ini nanti kita akan bicara dengan DPRD supaya, kita ada dana besar bagi program prioritas selama dua tahun kepemimpinan,” kata Bupati Spey.
“Saya minta seluruh OPD, kita komitmen untuk gunakan uang yang sedikit ini untuk penuhi kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena kalau berdasarkan keinginan, sampai kita masuk kubur juga tak akan terpenuhi. Ini transisi kita di Bulan Maret jadi banyak aggaran yang amburadul. Tapi kita komitmen akan benahi di APBD Induk 2022 nanti,” lanjut Spey. (*)
Editor: Syam Terrajana
