Alasan pengekangan hak mahasiswa, BEM kampus UI menolak pakta integritas

papua, mahasiswa
Ilustrasi mahasiswa, pixabay.com

Papua No.1 News Portal

Jakarta, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menolak pakta integritas untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021. Lembaga tingkat kampus itu menyebut perjanjian di atas meterai itu bisa mengekang hak mahasiswa.

Read More

“Kami menentang segala hal yang mengekang hak-hak mahasiswa, dan meniadakan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa dan mematahkan semangat kampus merdeka yang membebaskan mahasiswa dalam proses belajar,” ujar Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga : Polemik UU KPK, BEM FH Uncen gelar FGD

BEM Uncen tidak terlibat aksi demo berujung vandalisme

BEM Fakultas Teknik Uncen dilantik, ini harapan Dekan

Fajar menjelaskan pakta integritas tersebut merupakan aturan baru yang diterapkan UI tahun ini dan wajib ditandatangani setiap mahasiswa baru.

Menurut dia, hal ini menjadi kontraproduktif karena pada pakta tertulis mahasiswa menyetujui poin di dalamnya dan tanpa paksaan. Fajar juga mempertanyakan sejumlah poin pada pakta tersebut, di antaranya aturan mahasiswa tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara.

“Mahasiswa juga disebut tidak boleh mengikuti kegiatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas atau kampus,” kata Fajar menambahkan.

Fajar menduga poin dapat mengekang kehidupan berdemokrasi mahasiswa, salah satunya mahasiswa tidak akan bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan aksi demonstrasi.

“Mengingat definisi politik praktis dan mengganggu tatanan akademis dan bernegara yang tertulis dalam pakta dapat ditafsirkan secara kabur,” kata Fajar menjelaskan.

Ia juga menyoroti poin yang mewajibkan mahasiswa menerima dan menjalankan sanksi atas sikap, tindakan dan aktivitas yang mencoreng nama baik kampus secara daring maupun luar jaringan (luring)

Poin itu menurut dia dapat mengekang mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap kebijakan kampus.

Menurut Fajar, sikap UI ini tidak senada dengan konsep Kampus Merdeka yang diingin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ia juga menyebut pakta integritas tidak terdapat di peraturan internal UI.

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia membenarkan pakta integritas untuk mahasiswa baru UI. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan penerbitan aturan baru tersebut. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Related posts

Leave a Reply