Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke melakukan audiensi bersama Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) Sub Divre Merauke, Djabiruddin. Ini terkait dengan keberadaan 17.000 ton beras yang masih menumpuk di gudang bulog yang tak kunjung disalurkan.
Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan Kamis (6/2/2020) membenarkan adanya pertemuan dimaksud. “Kita sudah melakukan pembahasan bersama Pak Kabulog Merauke beberapa hari lalu terkait 17.000 ton beras yang tak kunjung disalurkan,” ungkapnya.
Dikatakan, salah satu persoalan yang terjadi selama ini adalah penyaluran jatah beras sejahtera (rastra) tidak berjalan. Sehingga mengakibatkan tertumpuknya beras di Bulog.
“Kami telah mendapatkan penjelasan dari Kabulog Merauke kalau salah satu faktor penyebab hingga penyaluran beras tak berjalan, karena jatah rastra untuk masyarakat di kampung-kampung terhenti,” katanya.
Dijelaskan, jatah beras dimaksud termasuk juga untuk aparatur sipil negara (ASN). Kalau itu berjalan rutin tiap bulan. Namun jumlah yang keluar dari gudang sedikit, karena disesuaikan jumlah ASN.
Dari pertemuan dimaksud, jelas dia, telah ada kesepakatan bersama. Dimana dibentuk tim khusus yang akan ke Kementerian Sosial membicarakan lebih lanjut rastra agar dihidupkan kembali.
“Dalam waktu tidak terlalu lama tim akan bergerak ke kementerian terkait guna membicarakan. Tidak menunggu lama, mengingat pada bulan Mei mendatang, petani sudah mulai melakukan panen padi di sawah,” katanya.
Kabulog Sub Divre Merauke, Djaburiddin mengharapkan belasan ribu ton beras segera disalurkan kepada masyarakat. Karena tidak lama lagi, penyerapan beras petani dilakukan kembali.
“Kalau beras tak kunjung keluar dari gudang, tentunya akan berdampak terhadap penyerapan. Karena kapasitas gudang bulog juga masih sangat terbatas,” ujarnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
