Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua berharap pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen ke kabupaten/kota dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya Kota Jayapura.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan permintaan Pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano terkait dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus, akan ditinjau kembali.
"Nanti kami akan lihat terkait permintaan wali kota," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (8/1/2019).
Ia tekankan, meskipun dana tambahanan infrastuktur dalam rangka Otsus tak sampai ke pemerintah Kota Jayapura, namun ada 80 persen dana Otsus yang diturunkan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.
"Dengan demikian, 80 persen dana Otsus itu diharapkan dapat dipergunakan memenuhi kebutuhan pembangunan di Kota Jayapura," ujarnya.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano meminta Pemerintah Provinsi Papua mengambil bagian, khususnya dari sisi anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur pasca bencana tanah longsor dan banjir.
"Pemerintah Provinsi Papua jangan menutup mata akan beberapa kasus bencana alam di Kota Jayapura, karena ini bukan semata tugas dari pemerintah kota Jayapura," kata Mano.
Menurut ia, dana Otsus yang diperuntukkan bagi infrastruktur sangat besar, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, sama sekali tidak mendapatkan dana tersebut, untuk pembangunan infrastruktur ataupun melakukan relokasi terhadap daerah-daerah yang rawan terdampak bencana seperti tanah longsor dan banjir.
"Padahal kantor pemerintahan Provinsi Papua ada di Kota Jayapura, pejabatnya juga tinggal di Kota Jayapura, tapi mereka sepertinya menutup mata akan hal tersebut," ujarnya.
Ia katakan, selama ini pemerintah kota menerima bagian dari 80 persen dana Otsus sekitar Rp95 Miliar dan belum pernah naik sejak dirinya menjabat sebagai wali kota.
Dengan demikian, dirinya berharap mulai tahun ini Pemprov Papua dapat mempertimbangkan menaikan jumlah dana Otsus tersebut, sekaligus menganggarkan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus guna membenahi sejumlah fasilitas umum di Kota Jayapura.
"Cobalah pemerintah provinsi melihat dan memberikan kami bantuan dari dana-dana itu. Apalagi, beberapa waktu kemarin di Kota Jayapura terjadi bencana longsor di beberapa lokasi. Hal ini tentu bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah kota semata. Ada tanggung jawab provinsi dan pusat di beberapa jalan yang ada di Kota Jayapura," katanya. (*)
