Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Warga sipil di Papua dipandang perlu berkonsolidasi dan mengkampanyekan perdamaian di antara mereka. Ini sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perpecahan dikalangan warga sipil.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, mengatakan warga sipil di Papua kini mengalami masalah dari berbagai aspek.
Beragam masalah dan potensi perpecahan di kalangan warga sipil itu, dinilai bukan hanya terjadi dengan sendirinya. Situasi itu juga diduga karena sudah direncanakan atau by design.
“Juga [diduga] ada by design yang dilakukan pemerintah, dengan negara membuat kelompok kelompok,” kata Anum Siregar kepada Jubi, Rabu (17/3/2021).
Misalnya menurut Anum, respons kritis dari masyarakat tak jarang diangggap oleh pemerintah sebagai bentuk perlawanan.
Diduga pemerintah kemudian menciptakan kelompok men-counter respons kritis. Akhirnya lahirnya slogan-slogan tertentu melalui baliho dan sarana lain, yang seakan menyudutkan pihak atau tokoh tertentu.
“Saya pikir ini by design memecah masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil harus melihat ini sebagai tantangan tersendiri dan mesti bersatu mengkonsolidasi diri. Menjelaskan perdamaian dan peran kemanusiaan secara sinergi,” ujarnya.
Anum mengatakan aksi kekerasan di Papua selama ini dipicu berbagai hal. Salah satunya, diduga karena investasi.
“Investasi yang sejujurnya juga salah satu yang memicu aksi kekerasan. Sebenarnya itu salah satu cikal bakal awal waktu Papua integrasi ke NKRI. Orang selalu bicara Freeport, itu salah satu contoh investasi yang memicu aksi kekerasan,” ucapnya.
Baca juga: JDP: Gagasan dialog damai mesti jadi gerakan bersama
Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, mengatakan kini tidak bisa melihat masalah di provinsi tertimur Indonesia itu sekadar antara Jakarta dan Papua. Sebab permasalahan di Papua semakin kompleks.
“[Di Papua kini] konflik beragam. Antara sesama orang Papua. Orang Papua dan non-Papua, antara kelompok bisnis dan lain sebagainya,” kata Usman Hamid.
Menurutnya, bertambahnya masalah di Papua itu mestinya menjadi dasar pemerintah, untuk sungguh-sungguh menyelesaikannya sebelum makin tidak tertangani. (*)
Editor: Dewi Wulandari
