Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur, Klemen Tinal melantik tiga kepala daerah di aula Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Senin (15/03/2021). Ketiga kepala daerah yang dilantik itu adalah yakni, Bupati dan Wakil Bupati Waropen, Bupati Boven Digoel, serta Bupati Nduga.
Pasangan Yermias Bisai – Lamek Maniagasi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Waropen setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tinal juga melantik Chairil Anwar dan Wentiantus Nemiangge sebagai Bupati Boven Digoel dan Bupati Nduga.
Chairil Anwar dan Wentiantus Nemiangge dilantik menjadi Bupati Boven Digoel dan Bupati Nduga untuk mengisi kekosongan jabatan hingga April dan Mei 2021. Kekosongan jabatan itu terjadi karena bupati di kedua daerah itu meninggal dunia setelah sakit.
“Saya minta para kepala daerah yang baru dilantik menjaga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua. Sebab, banyak di antara kepala daerah yang setelah dilantik terkesan lupa pemerintah provinsi,” kata Klemen Tinal.
Baca juga: Wagub Klemen Tinal pimpin sertijab Sekda Papua
Tinal menegaskan pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga perlu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah di Papua. Hal itu dibutuhkan agar semua pemerintah daerah solid dan kompak membangun dan menyejahterakan masyarakat.
“Hal ini terus menerus kami ingatkan, karena kami evaluasi para bupati ini setelah dilantik lupa provinsi, langsung main ke Jakarta. Seolah-olah, atasannya ada di Jakarta sana. Kalau tidak ada koordinasi dengan kami di provinsi, bagaimana kami mau bantu? Di provinsi ini banyak dana, tapi kami tidak punya rakyat dan wilayah untuk kami urus. Kalau Bupati tidak datang, ya salah sendiri,” tegas Tinal.
Tinal menyatakan, sejak kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, sebagian besar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah dikucurkan ke pemerintah kabupaten/kota. Kini, sejumlah 29 kabupaten/kota menerima 80 persen dari total Dana Otsus Papua, sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen dari dana itu.
“Pembagian itu telah berlaku sejak 2015, itu ditransfer. Jadi tidak ada tipu di antara kita. Uang itu jangan sampai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [kabupaten/kota], namun tidak nampak hasilnya. Uang Otsus Papua harus dipisah,” ujarnya.
Tinal menyatakan tujuan utama kucuran Dana Otsus Papua adalah membangun daerah agar meningkatkan sumber daya manusia asli daerah. Menurutnya, kemajuan Papua tak hanya di ukur dari Indeks Pembangunan Manusia, tetapi bagaimana kemajuan orang asli daerahnya. “Jadi, saya harap pengelolaan dan penggunaan Dana Otsus itu benar-benar tepat sasaran, tidak boleh disalahgunakan, apalagi sampai dipakai untuk pribadi,” ujarnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
