Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa atau DAP versi KLB mendesak pemerintah daerah di ketujuh wilayah adat di Tanah Papua bekerja serius melindungi masyarakat asli Papua dari ancaman pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua  DAP versi KLB, Dominikus Surabut menyikapi adanya tiga pasien di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya yang terkonfirmasi positif korona pada Senin (13/4/2020).

Dominikus Surabut menyebut adanya empat orang asli Papua yang terinfeksi korona menunjukkan pandemi Covid-19 adalah ancaman serius bagi orang asli Papua. Temuan kasus positif korona di Wamena yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua menunjukkan persebaran virus korona telah terjadi di daerah pedalaman Papua.

Surabut menyatakan pemerintah daerah di Tanah Papua harus bekerjasama dengan serius untuk menangani pandemi Covid-19, demi melindungi masyarakat asli Papua. “Cerita ini mencabut semua jenggot saya. [Selama ini] kita diskusi banyak. Kita butuh tindakan serius dari semua,” kata Surabut kepada Jubi pada Selasa (14/4/2020).

Ia menyatakan Informasi perkembangan pandemi Covid-19 harus menyatukan pemerintah, para tokoh agama, dan para tokoh adat untuk bekerjasama membatasi penyebaran virus di kalangan orang asli Papua. “Pemerintah sudah bagus batasi penumpang [dari] luar [Papua] masuk ke Papua.  Tetapi [pemerintah daerah] juga [harus] pikir sumber [penularan] lokal virus korona,” kata Surabut.

Surabut menyebut ada banyak aktivitas yang potensial meningkatkan risiko penularan lokal virus korona di Papua. Pasar-pasar tradisonal masih buka, [akses] jalan darat satu wilayah ke wilayah lain di Papua juga masih terbuka.

Surabut mencontohkan upaya penutupan jalan di Kilometer 55 jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena dan Kabupaten Yalimo. “Masyarakat sudah tutup [jalan] di Kilometer 55, tetapi pemerintah yang suruh buka. Jadinya, [seperti] percuma ada pembatasan [angkutan penumpang dari luar Papua yang sudah diberlakukan] beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Surabut menyatakan ia belum melihat pemerintah kabupaten di Papua saling bekerjasama menjalankan upaya pencegahan penularan virus korona. “Kita pertanyakan komitmen [mereka]. Apakah hanya kerja mengejar uang, atau kerja serius bagi rakyat,” kata Surabut.

Menurutnya, lembaga keagamaan seperti gereja dan masyakat adat tidak bisa menonton kerja pemerintah yang kelihatan tidak serius, dan tanpa saling bekerjasama.  DAP telah berkoordinasi dengan masyarakat adat di berbagai wilayah, untuk mengamankan warganya masing-masing.

“Kita tidak bisa berdiam diri. Ancaman sudah ada di antara kita. Kita DAP sudah doa bersama, tumpahkan darah babi dua hari lalu,” kata Surabut.

Nikolaus Degey, anggota  Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan Gereja Kemah Injil Papua mencurigai ada pihak yang tidak mau pemerintah daerah saling bekerja sama membatasi akses orang masuk ke daerah-daerah pedalaman Papua. “[Ada] orang yang ngotot masuk, buka palang jalan masuk ke pedalaman Papua. [Baik itu jalan] dari Nabire ke Paniai, [atau jalan dari] Jayapura ke Wamena. Ini siapa?” tanya Degey.

Degey menegaskan setiap orang yang memaksakan diri untuk membuka akses menuju daerah pedalaman Papua itu membahayakan keselamatan banyak masyarakat adat Papua. “Mengapa mereka mau buka dan mau masuk [wilayah yang sudah] ditutup? Apa kepentingannya?  Sementara [pandemi Covid-19 itu ancaman [nyata]. Kalau tidak ada kepentingan, lebih baik saling mendukung [upaya pemerintah daerah lakukan pembagasan pergerakan orang],” kata Degey.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G