Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Situasi di Kabupaten Intan Jaya dalam sepekan terakhir kembali bergejolak. Terjadi beberapa kali baku tembak antara aparat keamanan dan pihak yang diduga kelompok bersenjata di sana.
Dalam salah satu kejadian baku tembak, belum lama ini anak usia dua tahun dan lima tahun tertembak. Salah satu korban meninggal tak lama setelah kejadian, akibat luka yang dialaminya.
Dalam situasi Intan Jaya yang kembali bergejolak, tokoh masyarakat di sana mengkritik kinerja DPR Papua (DPRP). Lembaga dewan dianggap tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Intan Jaya.
Pernyataan itu dikatakan salah satu tokoh masyarakat Intan Jaya, Moses Belau, saat perwakilan warga Intan Jaya bersama intelektual, mahasiswa, dan pemuda bertemu Komisi I DPRP dan beberapa anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan, Jumat (29/10/2021).
Moses Belau menyatakan kesal dengan DPRP periode 2019-2024. Sebab, lembaga wakil rakyat itu dinilai tidak melakukan upaya apapun menyikapi situasi Intan Jaya kini.
“Saya kesal dengan DPR Papua [periode 2019-2024]. Kinerja DPR Papua periode lalu (2014-2019) masih lebih baik,” kata Moses Belau.
Menurutnya, kebersamaan antara DPRP periode 2014-2019 dengan lembaga lain semisal Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pemerintah provinsi lebih terlihat ketika itu.
Katanya, ketika itu pihak ini dapat berkoordinasi secara baik, menyatukan persepsi bersama menindaklanjuti setiap aspirasi dan masalah di masyarakat.
“Pada periode ini, hanya beberapa anggota DPR Papua yang selalu bicara mengenai situasi yang dialami masyarakat,” ucapnya.
Ia meminta DPRP secara lembaga dapat membicarakan bersama dalam internal dewan langkah langkah yang mesti diambil, apabila pimpinan DPRP tidak merespons setiap aspirasi warga.
“Kalau pimpinan DPR Papua, tidak mampu membawa (menindaklanjuti) aspirasi ini, kami tidak lagi percaya pada pimpinan DPR Papua,” ujarnya.
Baca juga: Tokoh masyarakat Intan Jaya: Kepentingan SDA jangan menjadi malapetaka
Tokoh masyarakat Intan Jaya lainnya, Bartolomius Mirip, berharap DPRP dapat menindaklanjuti aspirasi pihaknya. Sebab, selama beberapa tahun terakhir tidak lagi merasa hidup aman dan nyaman di tanah sendiri, karena dugaan rencana eksploitasi Blok Wabu.
“Kami ingin DPR Papua membentuk panitia khusus. Begitu juga MRP, pemprov, Pemkab dan DPRD Intan Jaya perlu membentuk tim,” kata Bartolomius Mirip.
Katanya, yang diinginkan penyelesaian masalah Intan Jaya dapat dibahas di tingkat DPR RI, sehingga DPR RI bisa fasilitasi mengundang kementerian terkait dan perusahaan yang akan menambang di Blok Wabu, untuk mencari solusi bersama. (*)
Editor: Dewi Wulandari
