Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura teken MoU dengan Yayasan Internet Indonesia
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura, Papua, Gustaf Griapon mengatakan pihaknya telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Yayasan Internet Indonesia. Penandatanganan MoU ini dilakukan pada acara Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022 yang digelar oleh Kadin Indonesia, Yayasan Internet Indonesia, serta didukung oleh Pemerintah Kota Surakarta, Rabu (30/3/2022) kemarin. Gustaf mengatakan, MoU dengan Yayasan Internet Indonesia terkait pengembangan serta dukungan jaringan 5G, untuk akses internet pedesaan yang sebagiannya sedang berjalan. “Di Kabupaten Jayapura itu ada 139 kampung, 5 kelurahan dan 19 kecamatan. Dengan adanya teknologi terbaru ini, kami pasti akan melakukan sosialisasi,” jelas Gustaf, Kamis (31/3/2022). Dikatakan, dari hasil MoU ini, para mitra dari yayasan akan bekerja sama dengan BUMDes untuk melakukan survei lokasi. Baca juga: Petani kakao di Kabupaten Jayapura harap ada pembinaan berkelanjutan “Kerja sama ini juga memuat tentang pendampingan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat di kampung-kampung, sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya. Sementara itu, Chairman Yayasan Internet Indonesia, Jamalul Izza mengatakan dengan kerja sama ini yayasan akan memfasilitasi para mitra untuk melakukan survei pembangunan BTS khusus 5G di Kabupaten Jayapura. Penandatangan MoU ini juga melingkupi pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh Yayasan, melalui program Rumah Teknologi Indonesia kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Nantinya akan disurvei lebih dahulu oleh para mitra kami, lokasi-lokasi mana saja yang bisa dikembangkan jaringan 5G,” ucap Jamalul. Untuk diketahui, Yayasan Internet Indonesia merupakan usaha sosial yang memfokuskan pada isu-isu pemerataan akses internet. Yayasan ini didirikan sejak 2021 oleh Jamalul Izza dengan visi Internet untuk Semua. Beragam program terkait dengan visi itu dilakukan, seperti Rumah Teknologi, Berbagi Internet untuk Semua, Broadband Rakyat, dan lain sebagainya.(*) Editor: Kristianto Galuwo
Percepat digitalisasi, Menkominfo resmikan tiga BTS di Papua Barat
Papua No.1 News Portal | Jubi Manokwari, Jubi – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, meresmikan tiga base transceiver station (BTS) yang telah on air di tiga lokasi di Provinsi Papua Barat. Peresmian tiga BTS ini dilakukan melalui konferensi video dalam rangkaian acara rapat koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS di Provinsi Papua Barat, Rabu (6/10/2021). Johnny mengatakan peresmian ini sekaligus mewakili dimulainya layanan BTS 4G yang dibangun Kementerian Kominfo melalui BAKTI sebanyak 4.200 lokasi pada tahun 2021 ini, yang akan on air secara bertahap. “Ketiga BTS yang diresmikan tersebut terletak di Desa Isiren, Kecamatan Rumberpon, Desa Siresi Kecamatan Soug Jaya kabupaten Teluk Wondama, dan Desa Kasi Indah, Kecamatan Kasi kabupaten Tambrauw Papua Barat,” ujarnya. Dia berharap pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi seperti ini harus dimaksimalkan agar lebih efisien dan produktif dengan kerjasama pemprov dan kabupaten/kota agar pembangunan infrastruktur sesuai tata kota. “Infrastruktur BTS harus dijaga bersama-sama dan dimanfaatkan dengan cara positif, dari hulu sampai hilir,” ujar Menkominfo. Ia juga menyebutkan, kecepatan dalam menghadirkan BTS 4G on air cukup penting, mengingat kita sedang benar-benar menggenjot percepatan transformasi digital. “Terlebih masyarakat Papua dalam program percepatan transformasi digital nasional ini mendapatkan fokus secara khusus karena pertimbangan wilayah dan tingkat digitalisasinya,” tambah Menkominfo. Selanjutnya Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif mengatakan jumlah BTS 4G yang akan dibangun dalam dua tahun ini di seluruh Tanah Papua sebanyak 5.204 lokasi dari total 7.904 lokasi se-Indonesia. “Itu berarti sekitar 65 persen dari total keseluruhan pembangunan BTS 4G nasional berada di Tanah Papua ini,” kata Anang Latif. Ia mengatakan 5.204 lokasi BTS 4G tersebut melengkapi ratusan BTS yang telah dibangun sebelumnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di provinsi Papua dan Papua Barat. “Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat telah dibangun sebanyak 437 lokasi. Terdiri dari 224 lokasi BTS di Papua Barat dan 213 lokasi BTS di Papua,” ujar Anang. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan Ini merupakan catatan sejarah bagi Provinsi Papua Barat, karena pertama kalinya mendapatkan komitmen pembangunan BTS 4G dalam jumlah yang masif dan dibangun dalam waktu singkat. “Tahun 2021 ini kami mendapat alokasi 824 titik BTS 4G di seluruh kabupaten dan kota. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkominfo melalui BLU BAKTI,” tutur Gubernur Papua Barat. (*) Editor: Edho Sinaga
15 titik jaringan Telkomsel 4G segera dibangun di Merauke
Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi- Kepala Bidang Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Thomas Kimko mengungkapkan, pembangunan jaringan tekomsel 4G yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI segera direalisasikan. “Kami menunggu hari ini atau besok, kapal sudah tiba di Merauke mengangkut peralatan untuk pemasangan jaringan Telkomsel 4G di 15 titik terlebih dahulu, dari target 75 titik sesuai jatah Kementerian Kominfo RI,” ungkap Kimko melalui telepon selulernya, Senin (9/8/2021). Belasan titik pembangunan tower Telkomsel itu, menurut dia, difokuskan ke kampung-kampung lokal. Titik pertama pembangunan adalah di Kampung Kaniskobat dan Ihalik. Lalu menyusul di Kampung Kindiki, Slou, Kwel, Enggol Permai di Distrik Muting. Sedangkan di Distrik Okaba adalah di Kampung Alaku, Makaling serta Kampung Dufmiraf. Berikutnya Kampung Kaliki, Distrik Kurik. Selain itu, katanya, juga ada pembangunan di Pulau Habe, Kampung Wambi, Pulau Moi, Dusun Yakyu, Distrik Sota dan di Maam, Distrik Ngguti. Itu sesuai arahan dan petunjuk Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. “Kami sudah melakukan survei untuk semua tempat yang akan dilakukan pemasangan jaringan Telkomsel,” katanya. Sesuai petunjuk Kementerian Kominfo, tahap pertama pemasangan di 15 titik. Nanti tahap kedua adalah 60 titik lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu ketika dimintai komentarnya memberikan apresiasi kepada Kementerian Kominfo yang akan memasang jaringan di berbagai tempat atau titik. “Saya dukung lokasi atau titik pemasangan jaringan Telkomsel di kampug-kampung orang asli Marind-Papua,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Pelatihan instalasi jaringan dan maintenance digelar di Kabupaten Jayapura
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pelatihan instalasi jaringan dan maintenance digelar di Kabupaten Jayapura oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan PT Papua Madani Tech bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Selasa (30/3/2021). “Selama tiga hari kita akan melakukan pelatihan teknisi instalasi jaringan Visat, dan ini juga jalan sesuai dengan visi misi bupati Kabupaten Jayapura menjadikan distrik sebagai pusat data, informasi, pemberdayaan dan layanan,” kata Firmansyah, selaku Specialist Strategi Planning Change Management Department di PT Pasifik Satelit Nusantara, Selasa (30/3/2021). Menurutnya pelatihan digelar melihat sangat sesuai dengan planning PSN terkait dengan proses pemberdayaan untuk menciptakan sumber daya manusia lokal yang bisa membantu mereka di daerah. “Agar mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pionir, kami bisa kerja sama dari Jakarta tinggal komunikasi saja,” jelasnya. Setelah pelatihan ini, kata dia, proyek-proyek yang ada di daerah tinggal ditangani oleh anak-anak daerah. “Pelatihan ini merupakan terobosan dari Dinas Kominfo, biasanya kami dari PSN ini sudah melakukan pemberdayaan sejak 2018, dan kebetulan kami bekerja sama dengan kementerian terkait.” Lanjutnya, dalam pelatihan peserta diajarkan bagaimana bisa menginstalasi dan menjadi tenaga teknisnya. “Bagaimana teknisnya dan bagaimana maintenance serta tata caranya.” Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, Timotius J. Demetouw, yang menghadiri acara pelatihan mewakili Bupati Kabupaten Jayapura, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Kami Kabupaten Jayapura melihat ini sesuatu yang baru, karena melalui Dinas Kominfo pelatihan ini melatih pace-pace admin TIK di beberapa distrik dan kampung, dan bahkan ada relawan kampung dan juga rumah belajar yang ikut, semua ini kita dorong untuk menggunakan internet,” jelasnya. Ia juga berharap dengan pelatihan ini ada dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Dengan pelatihan ini dapat memperluas dan membina masyarakat kita untuk bisa menggunakan Visat, sehingga informasi apa pun dengan mudah dan cepat mereka pahami dan ikuti,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Strategi Mendagri wujudkan target partisipasi pemilih
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – KPU bersama pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dalam Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan karena pemilihan tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi. Menyadari hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut. Strategi pertama ialah membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari. “Kami rekonsiliasi terus data hariannya kepada KPU dan Bawaslu, sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melakukan perekaman e-KTP ataupun yang tidak mendapatkan Suket,” ujar Mendagri. Prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP. Mendagri mengaku telah memerintahkan Desk Pilkada untuk berkoordinasi seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing. “Masalahnya bisa berbeda-beda di tiap daerah, itulah tim supervisi yang akan bekerja. Saya sudah perintahkan, dua minggu mereka harus berada di daerah-daerah itu dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya yang belum melakukan perekaman secara maksimal,” kata Tito. Strategi kedua, Mendagri telah menetapkan hadiah bagi setiap daerah yang telah melakukan perekaman e-KTP dengan baik dan juga sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik. Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan oleh kepala daerah serta di bawah struktur komando, tapi pengangkatan jabatan berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri. “Tidak segan-segan, kami akan berikan punishment sehingga kami sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil bekerja maksimal untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya. Nah, kami sudah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal,” kata Mendagri. (Adv) Editor: Dewi Wulandari
Berkenalan dengan Pahlawan Kesehatan Indonesia, Profesor Sri Rezeki Hadinegoro
Jakarta, Jubi – Saat ini Indonesia masih berjuang untuk dapat memproduksi vaksin Covid-19 secara mandiri. Dibalik upaya ini, ada orang-orang yang memiliki andil besar. Satu di antara mereka adalah Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro. Perempuan kelahiran Solo, 14 Mei 1946 ini, mulai akrab dengan vaksin sejak dia bergelut dengan penyakit infeksi pada anak-anak. Baginya, kesehatan anak adalah ilmu tersulit dalam kedokteran. Alasannya sederhana, bayi dan anak-anak sulit untuk ditanya sehingga dokter punya tantangan tersendiri dalam memberikan diagnosis. Berangkat dari minat yang digelutinya, profesor Sri berpikir bahwa imunisasi perlu dilakukan lebih masif untuk mencegah terjangkitnya penyakit infeksi pada anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Prof. Sri kemudian bertugas di RS Cipto Mangunkusumo dan semakin banyak bergelut dengan penyakit infeksi pada anak-anak. Perjalanan Prof. Sri dalam memperjuangkan imunisasi semakin matang setelah dirinya didapuk sebagai Ketua Satgas Imunisasi dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan menjadi Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sampai saat ini. Sejak awal, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Indonesia ini menyadari bahwa permasalahan kesehatan anak-anak Indonesia cukup besar. Kesadaran tentang betapa pentingnya vaksin semakin terpupuk setelah dirinya pindah tugas ke Jakarta dan merintis program karang balita, yang kemudian bertransformasi menjadi posyandu. Bagi Prof. Sri, vaksinasi atau imunisasi merupakan standar kesejahteraan sebuah negara. Cakupan vaksinasi yang luas, memberi gambaran sejauh mana negara tersebut maju- baik secara ekonomi atau sosialnya. “Jadi kalau mau melihat standar sejahteranya satu negara, imunisasi adalah salah satu indikatornya,” katanya dalam dialog produktif bertema ‘Berjuang Tanpa Lelah Menyiapkan Vaksin’ yang digelar di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (10/11/2020). Dalam upaya pencegahan penyakit, Prof. Sri menyebutkan ada dua aspek dasar yang harus dipenuhi oleh negara: air bersih yang merata dan imunisasi. Saat dua hal ini bisa disediakan oleh negara, maka 70 persen masalah kesehatan anak terkait infeksi dapat diatasi. Perempuan yang dilantik sebagai Guru Besar FKUI pada 2010 lalu ini, menempuh pendidikan kedokterannya di Fakultas kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung dan lulus pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan ke program spesialis FKUI dengan spesialisasi Ilmu Kesehatan anak hingga tahun 1983. Gelar doktor ilmu kesehatan anak didapatnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1996. Selain itu, Prof.Sri juga sempat menempuh pendidikan tambahan di Jepang. (Adv)
Jayawijaya terima bantuan 138 WiFi Nusantara
Papua No. 1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Masyarakat Kabupaten Jayawijaya menerima bantuan 138 perangkat untuk jaringan internet atau WiFi Nusantara gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jayawijaya, Isak Sawaki, mengatakan pengajuan pengadaan WiFi tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu. “Tahun 2020 kita sudah mendapat alokasi sebanyak 138 WiFi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan,” katanya, di Wamena, Minggu (19/1/2020). Dengan adanya perangkat WiFi Nusantara, kata dia, masyarakat puluhan distrik di Jayawijaya tidak harus ke kota untuk mengakses internet gratis. “Kalau untuk telepon itu mereka harus cari Telkomsel. Tetapi kalau layanan internet kita sudah bisa siapkan melalui program WiFi Nusantara dan itu gratis karena semua tanggungan langsung dari Kementerian,” katanya. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana memasang perangkat internet gratis tersebut di sejumlah kantor kampung, kantor distrik, sekolah dan puskesmas. Pada 2018 dan 2019 Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, juga memberikan peralatan serupa untuk dipasang dan telah dinikmati masyarakat secara gratis. “Sampai sekarang baru sekitar delapan distrik yang bisa akses internet, kita sudah pasang perangkat tadi, makanya sisanya (32 distrik tersisa) kita harapkan tahun 2020,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Hadirkan internet hingga ke kampung, Pemkab Jayapura gandeng APJII
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoensia (APJII), berencana menghadirkan layanan internet hingga ke kampung- kampung di Kabupaten Jayapura. Penandantanganan kerja sama sekaligus sosilisasi ini dilaksanakan di salah satu Hotel di Sentani, dengan menghadirkan ratusan tenaga pendamping desa, admin Distrik, admin Kampung, Kepala Distrik pada 19 Distrik di Kabupaten Jayapura. Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro mengapresiasi APJII yang ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura utamanya fasilitas internet secara kusus bagi masyarakat di Kampung-Kampung. “Kalau internet sudah masuk sampai di kampung, berati tidak adalagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mengetahui informasi soal pembangunan dan sebagainya,” ujar Wakil Bupati saat ditemui di Sentani. Rabu (13/11/2019). Kata Bupati, dengan masuknya internet hingga ke kampung-kampung maka aparat Pemerintah Kampung juga harus berinovasi dalam memberikan laporan proses Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kampung masing-masing. “Sudah ada fasilitas website dimasing-masing kampung, admin dan pengelolah harus memanfaatkan fasilitas ini dengan baik termasuk masyarakat umum,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Bidang Iven dan Manajemen APPJI, Much.Rivan mengatakan, penyediaan fasilitas internet hingga ke kampung-kampung merupakan salah satu program APJII dalam pengembangan internet di wilayah Indonesia. “Harapan kami masyarakat bisa mendapatkan akses internet dengan baik, oleh sebab itu kita berupaya dengan kerja sama yang dilakukan saat ini dengan pemerintah daerah disini, layanan internet bisa sampai ke kampung,” pungkasnya. (*) Editor : Edho Sinaga
Pembatasan akses internet di Papua, Telkom dan Telkomsel merugi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pembatasan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat sepekan ini cukup meresahkan masyarakat. Menanggapi hal ini, General Manajer Telkom Witel Papua Sugeng Widodo kepada wartawan, Senin (26/8/2019) mengatakan, pihaknya hanya sebagai penyelenggara atau penyedia akses internet di Papua maupun di Papa Barat, namun yang mempunyai kewenangan untuk membuka akses tersebut adalah Kementrian Kominfo. “Berdasarkan surat edaran dari Kominfo itu adalah pembatasan akses internet untuk seluruh operator Papua dan Papua Barat. Jadi untuk mengirim SMS dan Telepon masih bisa dilakukan, namun untuk paket data internet sama sekali tidak bisa dilakukan, kami sendiri tidak tau apa penyebabnya tetapi yang mengetahui hal ini adalah pihak Kominfo karena mereka yang melakukan pembatasan akses internet tersebut. Kami hanya menjalankan surat edaran tersebut,” katanya. Dikatakan, dari pembatasan akses tersebut pihaknya sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada adjusment billing (penyesuaian tagihan). “Kesalahan bukan ada pada kami, karena peralatan kami tidak ada yang mengalami gangguan. Bisa diberikan adjusment billing seperti waktu terputusnya kabel optik beberapa waktu lalu, nah ini kan tidak. Jadi hanya Kominfo yang bisa menjawab semua keluhan dari masyarakat,” ujarnya. Kata Sugeng, hingga kini pihaknya dalam sehari mendapatkan keluhan dari masyarakat, dua kali lipat dari sebelumya. “Dalam sehari bisa mencapai 300 keluhan masyarakat yang sebelumnya hanya mencapai 100 keluhan terkait dengan pelayanan,” katanya. Namun kata Sugeng, akses internet bisa digunakan di hotel-hotel yang menggunakan Astinet. “Pembatasan akses internet ini hanya untuk paket data pada layanan handphone, sedangkan layanan internet menggunakan Astinet dan VPN masih bisa digunakan. Pihak Kominfo memiliki beberapa data (tempat) yang harus dikurangi akses internetnya. Kalau untuk hotel dan juga kantor pemerintahan bisa diakses dengan baik walau tidak selancar hari-hari sebelumnya,” ujarnya. Sementara, General Manager Consumer Sales Regional Telkomsel Papua-Maluku, Alfons Opriadi mengatakan, secara keseluruhan pihaknya mengalami kerugian. “Untuk kerugian kami belum menghitung secara keseluruhan, karena kami mengikuti aturan dari negara yakni instruksi dari Kominfo sebagai penyelenggara. Kalau masalah pengurangan pasti ada, karena sebelumnya masyarakat banyak membeli paket data kini tidak ada sama sekali,” kata Alfons menjawab pertanyaan Jubi. Terkait dengan komplain dari masyarakat, Alfons mengatakan masyarakat sudah mengetahui penyebab pembatasan akses internet tersebut bukan kesalahan Telkomsel. “Kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini kebijakan dari pemerintah, namun secara bisnis kami ingin segera dibuka kembali akses tersebut. Kebijakan soal adjusment billing, sudah kami laporkan ke kantor pusat, semoga ada jawaban. Kalau memang nantinya ada, maka akan kami sampaikan kepada seluruh pelanggan kami,” ujarnya. (*) Editor : Edho Sinaga