Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP pada Selasa (29/3/2022) mengelar rapat pleno di Kota Jayapura, dalam rangka penutupan masa sidang pertama tahun 2022. Rapat pleno pada Selasa itu dipimpin Ketua MRP, Timotius Murib. Timotius Murib menyatakan setelah MRP menutup masa sidang pertama 2022, para anggota MRP
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Cenderawasih menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura, Kamis (24/3/2022). Dalam pertemuan itu, BEM Universitas Cenderawasih menyerahkan pernyataan sikap resmi mereka untuk menolak rencana pemekaran Provinsi Papua. Rombongan BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) yang mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan perkara pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Para saksi mengungkap
Papua No. 1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe membentuk Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua dikritisi aktivis Hak Asasi Manusia asal Papua, Natalius Pigai. Menurut Pigai, lebih baik dana yang dialokasikan untuk tim itu digunakan untuk membantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anum Siregar mengatakan pemerintah harus membicarakan rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua dengan pemangku kepentingan di Tanah Papua. Hal itu dinyatakan Latifah Anum Siregar selaku pembicara dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #11 bertema “Pemekaran Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mempertanyakan dalil pemerintah bahwa pemekaran provinsi di Tanah Papua dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. Siregar menegaskan jika pemerintah ingin menyejahterakan Orang Asli Papua, pemerintah harus berhenti memakai pendekatan keamanan dan pengiriman militer untuk menyelesaikan masalah Papua. Hal itu
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Komisi II DPR RI Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR RI telah menyiapkan Naskah Akademik pemekaran provinsi di Tanah Papua. Hal itu dinyatakan Ahmad selaku pembicara dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #11 bertema “Pemekaran Papua Untuk Siapa?” yang diselenggarakan Gugus
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau mengatakan rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua seharusnya tidak ditanggapi secara negatif. Menurutnya, pemekaran provinsi itu akan sangat membantu masyarakat Papua untuk mendapatkan kesejahterahan. Hal itu dinyatakan Lambert Jitmau selaku pembicara dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #11 bertema
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menilai rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua yang dicanangkan pemerintah akan membunuh Orang Asli Papua. Pemekaran provinsi di Tanah Papua dinilai tidak layak dan terlalu dipaksakan oleh pemerintah pusat Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Minggus Madai
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua menilai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak memberikan kekhususan bagi Orang Asli Papua. Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang baru itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua, sebab
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menutup Bimbingan Teknis yang digelar untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggotanya, Jumat (4/2/2022). Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan Bimbingan Teknis yang menghadirkan delapan pemateri itu berjalan dengan baik. Selama tiga hari, Bimbingan Teknis itu meghadirkan delapan pemateri yang membahas berbagai
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib merasa kesal karena Presiden Joko Widodo sudah 13 mengunjungi Papua tanpa pernah menyinggahi Kantor Majelis Rakyat Papua. Hal itu membuat Jokowi tidak mengetahui apa aspirasi orang asli Papua, termasuk aspirasi orang asli Papua terkait revisi Undang-undang Nomor
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua membutuhkan rencana induk yang disusun bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan pencana induk itu akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura,
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyatakan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang pada 15 Juli 2021 lalu tidak serta merta menyelesaikan masalah di Papua.Hal itu dinyatakan Rifai di Kota Jayapura, Senin (19/7/2021).
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua memprotes keras pembubaran aksi damai mahasiswa yang menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (14/7/2021) kemarin. Langkah polisi membubarkan aksi itu
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang atau Hipmapas batal berunjuk rasa di Semarang pada Kamis (15/7/2021), karena Asrama Mahasiswa Papua di Semarang didatangi aparat keamanan dan warga. Hipmapas akhirnya menggelar konferensi pers di Asrama Mahasiswa Dogiyai, Semarang, menyatakan sikap mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi –United Liberation Movement For West Papua dan Komite Nasional Papua Barat menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada 15 Juli 2021 besok. Pengesahan RUU itu dinilai sebagai upaya untuk melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Banyak pihak meragukan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Revisi UU Otsus Papua itu dinilai mengabaikan berbagai aspirasi orang Papua, sehingga dikhawatirkan gagal menyelesaikan masalah Papua. Akan tetapi, Bupati Jayapura,
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jan Christian Warinussy menilai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua tidak akan menjawab soal kegagalan Otsus Papua. Hasil pembahasan RUU itu
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Lembaga kultural orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua atau MRP mendesak Mahkamah Konstitusi RI segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua oleh DPR dan DPD RI. Permintaan itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib pada Minggu (11/7/2021).
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH, Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan DPR RI terlalu tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Pandangan RUU itu merupakan usulan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan Otonomi Khusus Papua sangat penting bagi upaya perlindungan orang asli Papua. Ia menyatakan sejumlah kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura merupakan contoh pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Rabu (7/7/2021). Awoitauw menyampaikan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan dualisme regulasi antara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah membuat Otonomi Khusus atau Otsus Papua terseok-seok. Hal itu dinyatakan Awoitauw selaku pembicara dalam diskusi daring Koalisi Kemanusiaan Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib kembali menegaskan bahwa wewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ada pada MRP, dan bukan merupakan wewenang pemerintah pusat ataupun DPR RI. Hal itu dinyatakan Murib selaku pembicara dalam diskusi daring Koalisi Kemanusiaan Papua bertajuk “Rendahnya Tingkat
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib memaparkan catatan atas situasi demokrasi di Papua pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Ia menegaskan situasi demokrasi di Papua pada masa sebelum pemberlakuan Otonomi Khusus atau Otsus Papua buruk, dan tetap buruk setelah Otsus
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dengan pertimbangan pandemi COVID-19, Mahkamah Konstitusi menunda sidang pendahuluan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan Majelis Rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua Barat terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah. Di pihak lain, Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Papua, Helina Murib menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) oleh Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR RI tidak sah. Ia menyatakan setiap perubahan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara parsial dinilai tidak akan menyelesaikan konflik dan persoalan Papua. Pemerintah Indonesia diminta fokus untuk menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus Papua yang tengah dibahas DPR RI harus memperjelas kedudukan Undang-undang Otonomi Khusus Papua terhadap berbagai peraturan undang-undang lainnya. Hal itu dinyatakan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal di Kota Jayapura, Kamis (15/4/2021). Tinal menyatakan upaya untuk memperjelaskan kedudukan Undang-undang Nomor
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua. Pelibatan masyarakat Papua dinilai penting untuk memberi masukan dan saran, serta mencegah meluasnya informasi keliru tentang rencana revisi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait kekerasan yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak. Dalam peryataan sikap bersama itu, para pemimpin lima Keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua juga menyoroti perdebatan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus Papua Jilid 2, dan menolak usulan pemekaran Provinsi Papua. Sekretaris Jenderal
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Bimbingan Teknis Monitoring Pengendalian Implementasi Regulasi terkait Otonomi Khusus Papua bagi para pimpinan dan anggota MRP di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, 2 – 4 Februari 2021. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan materi dalam bimbingan teknis itu memberi pembobotan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Para mahasiswa dan pelajar yang berasal dari Wilayah Adat Meepago dan tengah menempuh pendidikan di Surabaya, Jawa Timur membuat pernyataan sikap bersama dan menyatakan Otonomi Khusus Papua telah gagal. Otonomi Khusus Papua dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kesejahteraan orang asli Papua. Mereka juga
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP mengelar rapat terbatas pimpinan MRP dan pimpinan alat kelengkapan MRP di Kota Jayapura, Kamis (28/1/2021). Rapat terbatas itu membahas rencana pemerintah pusat merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua. Agenda rapat terbatas
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengusulkan perpanjangan masa kucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041. Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan kelanjutan Otonomi Khusus Papua dan Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pengucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041 dinilai Petisi Rakyat Papua sebagai kebijakan yang cenderung fasis. Usulan itu dinilai lebih dilatarbelakangi kepentingan sepihak elit politik Jakarta untuk memaksakan kelanjutan Otonomi Khusus Papua. Pernyataan itu disampaikan juru bicara
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda mengatakan, jika berbagai pihak menyatakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua gagal, hal itu bukan hanya kegagalan pengambil kebijakan di Jakarta. Jika Otsus Papua gagal, hal itu juga merupakan kegagalan para pejabat di Papua. Yunus Wonda menyatakan pejabat
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Sidang Pleno Pembukaan Masa Sidang Triwulan I Tahun 2021 di di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/1/2021). Selama masa sidang itu, MRP akan melanjutkan agenda evaluasi pelaksanaan delapan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus. Sidang Pleno Pembukaan Masa Sidang Triwulan I
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat MRP terkait Otonomi Khusus Papua tertunda karena sejumlah pertimbangan. Timotius Murib memastikan MRP tetap akan memfasilitasi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat mereka tentang efektivitas 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. “Kita tetap
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan mengkaji kemungkinan untuk mengambil langkah hukum dalam kasus penangkapan tim Rapat Dengar Pendapat Otonomi Khusus Papua yang dilakukan polisi di Merauke. Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Kamis (26/11/2020). Murib menyesalkan langkah polisi menangkap tim
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat atau LMA mengadang Tim Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua di Bandara Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu (15/11/2020). Mereka menyatakan menolak tim itu menggelar Rapat Dengan Pendapat atau RDP Otonomi Khusus Papua, dan meminta tim MRP
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia atau AMPTPI mengutuk keras penembakan dan penangkapan yang dilakukan aparat keamanan saat membubarkan unjuk rasa menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II di Kota Jayapura pada Selasa (27/10/2020). AMPTPI meminta Polri mengevaluasi cara polisi menangani unjuk rasa itu. Sekretaris Jenderal
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya membubarkan unjuk rasa Tolak Otonomi Khusus Papua Jilid II di Perumnas III, Waena, Kota Jayapura, karena menemukan demonstran yang membawa molotov. Hal itu dinyatakan Waterpauw saat dikonfirmasi pembubaran unjuk rasa itu melalui layanan pesan Whatsapp, Selasa
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP mengelar rapat pleno pembukaan Masa Sidang Triwulan IV tahun 2020 di Hotel Horizon, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, pada Jumat (16/10/2020). Selama masa sidang itu, MRP akan menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan
Papua No. 1 News Portal | Jubi (Sebuah Catatan Kritis ditengah Pro dan Kontra Otsus Papua) Oleh: Frans Pekey* Mengawali tulisan ini, perlu dimaknai kebijakan Otonomi Khusus Papua sebagai kebijakan publik yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik di Papua yang terus terjadi lebih dari lima dekade ini. Sebelum
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia mendukung upaya Majelis Rakyat Papua untuk memfasilitasi penyampaian pendapat orang asli Papua atas Otonomi Khusus Papua. Kedua organisasi itu berharap, apapun hasil aspirasi yang terkumpul akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Ketua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Oleh: Soleman Itlay* Universitas Cenderawasih telah menyerahkan kajian akademiknya atas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe pada pertengahan September lalu. Kajian yang disusun atas permintaan Enembe kepada Rektor Universitas Cederawasih, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT itu juga telah diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan hasil kajian Universitas Cenderawasih Jayapura atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua. Hal itu dinyatakan Enembe di Kota Jayapura, Papua, Selasa (29/9/2020), usai memimpin
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua menyatakan pembubaran unjuk rasa mahasiswa menolak Otonomi Khusus atau Otsus Papua di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura pada Senin (28/9/2020) merupakan kejahatan. Pembubaran aksi yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri dinilai sebagai kejahatan, karena melanggar hak para pengunjuk rasa untuk menyampaikan
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Copyright © 2021 | Tabloid Jubi.
