Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
SEJAK tahun 2008 silam sampai sekarang, Pendeta Oktovianus Kaize, pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, mengabdikan dirinya untuk melakukan pelayanan kepada jemaat dari satu kampung ke kampung lain.
Dalam melakukan misi pelayanan itu, berbagai tantangan dihadapi. Namun demikian, tak menyurutkan niat dan semangat Pendeta Oktovianus untuk bergerak dari satu kampung ke kampung lain.
Topografi wilayah menjadi salah satu persoalan serius. Dimana, untuk bergerak ke sejumlah kampung yang menjadi tempat pelayanannya, harus dengan speedboat, lantaran tak ada jalur darat yang bisa dilalui.
Saat ditemui Jubi pekan lalu di Distrik Okaba, Pendeta Oktovianus mengungkapkan banyak hal ditemukan dari kampung ke kampung saat melakukan pelayanan sebagai hamba Tuhan.
“Memang akses transportasi menjadi salah satu kendala. Karena hanya dengan jalur laut untuk menjangkau satu kampung ke kampung lain,” katanya.
Sekali jalan, lanjut pendeta, harus menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak lima liter. Jadi, bisa dihitung pulang pergi. Itulah kondisi riil yang dihadapi. Tetapi baginya, uang masih dapat dicari, tetapi pelayanan kepada jemaat harus diutamakan terlebih dahulu.
Pendeta juga mengatakan akses jalan darat dari Banamepe menuju kali Bian mengalami kerusakan parah. Ruas jalan dimaksud adalah jalan provinsi. Hanya saja, hingga sekarang tak kunjung dilakukan perbaikan.
Selain jalan, katanya, juga beberapa jembatan darurat rusak dan sulit dilalui kendaraan roda dua. Akses jalan dimaksud membawahi satu distrik dan sejumlah kampung.
Untuk jarak tempuh dari Banamepe menuju Bian, kurang lebih 300 kilometer.
“Kalau musim kemarau, masih bisa dilalui. Tetapi datang musim hujan, sudah pasti tidak, mengingat jalan berlubang serta berlumpur,” katanya.
Dikatakan, ada beberapa jembatan darurat tak bisa digunakan lagi seperti di Kalmia, Buraka, Atawa, dan Mowet. Kalaupun hendak dilewati, terpaksa menyewa masyarakat mengangkat sepeda motor jika ada urusan penting di kota yang harus diselesaikan.
Lamanya waktu perjalanan dari Banamepe ke Bian kurang lebih enam jam. Itupun kalau musim kemarau. Kalau musim hujan, ia tak bisa memberikan jaminan, karena mempertimbangkan kondisi jalan.
Hanya berharap dana ADD
Lebih lanjut pendeta menjelaskan, secara umum kehidupan masyarakat di kampung-kampung adalah meramu. Mereka masih mengandalkan alam untuk menyambung hidup keluarganya.
“Saya harus jujur mengatakan sumber pendapatan untuk mendatangkan uang praktis tidak ada, sangat sulit,” ujarnya.
Secara umum, jelas dia, masyarakat hanya mengharapkan adanya dana desa yang dicairkan kepala kampung bersama aparaturnya. Sehingga begitu ada pekerjaan dilakukan, mereka bisa mendapatkan uang.
“Jadi, mereka mengerjakan kegiatan fisik di kampung dan nantinya diberi upah. Sehingga bisa digunakan membeli sejumlah kebutuhan pokok,” katanya.
Sebenarnya, lanjut pendeta, masyarakat mempunyai sumber pendapatan untuk mendapatkan uang, setelah mengolah gambir maupun daging serta ikan. Hanya saja, ketika diolah, mau dijual kemana? Itu akibat akses transportasi yang sangat sulit dijangkau.
“Sesungguhnya, masyarakat di kampung-kampung mempunyai potensi gambir sangat menjanjikan. Hanya saja, ketika diolah tak ada pengusaha datang mengambil. Karena akses jalan rusak dan mobil juga dipastikan tidak bisa masuk ke ibukota distrik maupun kampung terdekat,” ungkapnya.
Ditambahkan, jika dana desa terlambat dilakukan pencairan, masyarakat sudah gelisah di kampung. Karena uang juga sulit didapatkan.
“Saya berharap adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke memberikan perhatian kepada masyarakat di kampung-kampung dengan menurunkan dana agar dapat dikelola menyambung hidup mereka,” pintanya.
Selain itu, akses jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan, agar segera diperbaiki. Sehingga memudahkan masyarakat ke Okaba atau kota, menjual hasil alam yang telah didapatkan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, mengakui akses transportasi dari satu kampung ke kampung lain di Distrik Ngguti sangat sulit. Sehingga terkadang masyarakat juga sulit mendapatkan informasi maupun memasarkan potensi alam yang dimiliki.
“Ya, pemerintah setempat harus memberikan perhatian kepada masyarakat di kampung-kampung yang umumnya adalah orang asli Papua,” pintanya lagi. (*)
