Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – DPR Papua menyatakan kesulitan mendapat data dan informasi berapa jumlah pasukan non organik, yang dikirim melakukan pengamanan di berbagai daerah Papua setiap tahun.
Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda, mengatakan jangankan pihaknya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai pimpinan daerah pun mungkin tidak tahu mengenai jumlah pasukan non organik, yang rutin dikirim ke Bumi Cenderawasih.
“Memang terkait jumlah pasukan non organik kami tidak tahu. Bahkan mungkin gubernur sebagai kepala daerah tidak tahu,” kata Yunus Wonda kepada Jubi, Jumat (12/3/2021).
Menurutnya, tidak mungkin DPRP akan dilaporkan secara resmi setiap ada pengiriman pasukan ke Papua.
Sebab itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan institusi keamanan juga memiliki aturan dan garis komando tersendiri. Berbeda dengan aturan dalam sistem pemerintahan.
“Akan tetapi, kami selalu meminta pemerintah pusat tidak berlebihan dalam mengirim pasukan. Cukup anggota TNI/Polri yang ada di sini, itu difungsikan,” ujarnya.
Kata Wonda, tidak perlu mendatangkan pasukan berlebihan dari luar, seakan di provinsi tertimur Indonesia itu kini sedang terjadi peperangan.
Yunus Wonda mengatakan sebaiknya pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada Kapolda dan Pangdam. Pimpinan TNI/Polri di Papua itu dianggap akan mampu mengatasi masalah di berbagai wilayah Papua karena mereka paham mau melakukan pendekatan seperti apa.
“Ini kan kita malu di mata internasional. Kita menghadapi rakyat sendiri seakan kita berada di zona perang. Pasukan yang datang dari luar itu, tidak paham karakter masyarakat asli,” ucapnya.
Baca juga: Diduga ada upaya memuluskan pengiriman pasukan ke Papua
Dalam suatu forum diskusi beberapa hari lalu, akademisi dari Universitas Cenderawasih Jayapura, Elvira Rumkabu, juga menyatakan begitu sulit mendapat informasi berapa jumlah pasukan non organik yang dikirim ke Papua.
“Memang sangat sulit memperoleh informasi itu. Beberapa waktu lalu kami meminta data itu kepada teman taman Imparsial di Jakarta, yang mamang konsentrasinya dalam bidang ini. Akan tetapi mereka juga kesulitan mendapatkannya,” kata Elvira Rumkabu ketika itu.
Akan tetapi, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, menduga ada upaya memuluskan atau membenarkan pengiriman pasukan keamanan ke Papua. Salah satunya dilakukan lewat forum-forum diskusi akademisi.
Misalnya belum lama ini ada suatu webinar yang menghadirkan pembicara pakar hukum internasional. Mereka berbicara tentang hukum militer.
Akan tetapi, webinar itu dikritik akademisi di luar Indonesia, yang peduli terhadap masalah kemanusiaan di Papua. Sebab mereka yang berbicara dalam webinar tersebut, dinilai seakan mencari celah memuluskan dropping pasukan militer lebih banyak.
“Jadi dalam forum-forum akademisi pun, sudah ada pembicaraan bagaimana memuluskan militerisasi di Papua agar jangan dikritik. Itu ada di forum forum yang sekarang ada dibangun, yang mungkin tidak kita tahu,” kata ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
