Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut mengundurkan diri dari program Organisasi Penggerak besutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mundurnya organsiasi profesi guru itu diputuskan melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal (23/7/2020) hari ini.
“Hasilnya memutuskan tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak,” tulisan siaran pers PGRI secara tertulis, Jumat (24/7/2020).
Baca juga : Atasi krisis guru, PGRI usulkan gandeng Uncen
Komnas HAM akan temui oknum guru SMA PGRI Wamena
Gara-gara banjir, SMA PGRI Jayapura berpindah Ujian Nasional ke SMK Negeri 2
PGRI menilai seleksi program organisasi penggerak tidak jelas. Selain itu menilai waktu pelaksanaan program sangat singkat, padahal dana yang dianggarkan begitu besar.
Tercatat menteri Nadiem menganggarkan Rp595 miliar untuk program organisasi penggerak Kemendikbud sebagai program pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan.
Organisasi itu bisa berentuk, Ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana.
Saat pandemi covid-19 ini, PGRI berpendapat besaran dana tersebut bisa dipakai untuk kegiatan yang lebih membutuhkan. Misalnya terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran baru.
“Dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini,” tulis siaran pers tersebut.
sedangkan PGRI termasuk dari 156 organisasi masyarakat yang lolos program Organisasi Penggerak. Mereka mendapat kesempatan melakukan dua pelatihan dengan kategori gajah.
Seharusnya, PGRI mendapat dana hingga Rp20 miliar untuk tiap pelatihan dari Kemendikbud. Sedangkan organisasi dengan kategori macan bakal dapat dana hingga Rp5 miliar, dan kategori kijang hingga Rp1 miliar.
Tercatat kisruh program Organisasi Penggerak bermula dari kritik banyak pihak terkait dua organisasi yang diduga tanggung jawab perusahaan atau CSR, namun lolos pada kategori gajah. Keduanya adalah Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.
Menteri Nadiem mengklaim Tanoto Foundation memakai biaya mandiri untuk mendanai pelatihan dalam program tersebut. Sedangkan Yayasan Putera Sampoerna diklaim memakai dana pendamping atau matching fund untuk program tersebut. Artinya Yayasan Putera Sampoerna membiayai sebagian dari pelatihan, dan sebagian lagi dibiayai negara.
Sebelumnya, lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah pun memutuskan mundur dari program ini. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
