Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan mestinya semua pihak berpikir mengakhiri krisis kemanusiaan di Nduga.
Ia mengatakan sudah dua tahun ribuan warga Nduga hidup di pengungsian di berbagai daerah di Papua.
Konflik bersenjata berkepanjangan, antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memaksa ribuan warga Nduga memilih hidup jauh dari kampungnya.
“Sudah dua tahun masyarakat Nduga mengungsi ke berbagai daerah akibat operasi militer sejak belasan pekerja tewas pada awal Desember 2018 silam. Pasukan keamanan dikerahkan ke Nduga. Akan tetapi warga sipil yang korban,” kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (4/12/2020).
Menurutnya, hingga kini aparat keamanan tak kunjung bisa menangkap kelompok OPM pimpinan Egianus Kogeya, yang dianggap bertanggung jawab dalam pembunuhan belasan pekerja jalan trans Papua di Nduga, dua tahun silam.
Justru sebaliknya, korban dari kalangan warga terus berjatuhan. Tak sedikit di antara mereka dituduh bagian dari kelompok bersenjata di sana. Pengungsian pun terus terjadi hingga kini.
“Saya harap semua pihak tinggalkan dulu kepentingan lain misalnya masalah politik, infrastruktur dan hal yang tidak mendesak. Krisis kemanusiaan di Nduga ini mendesak untuk diselesaikan,” ujarnya.
Katanya, selama ini pemerintah pusat ingin Papua aman dan pembangunan berlangsung baik. Akan tetapi bagaimana mungkin keinginan itu tercapai jika masalah kemanusiaan belum diselesaikan.
“Sudah dua tahun masyarakat Nduga kehilangan berbagai haknya. Tidak mendapat hak pendidikan, layanan kesehatan, hak mendapat rasa aman, nyaman dan lainnya. Apakah kita mesti membiarkan mereka terus mengalami situasi ini,” katanya.
Kadepa menambahkan, pemerintah pusat mesti mempertimbangkan kembali mengevaluasi pengiriman pasukan ke Papua. Jumlah personil keamanan di Bumi Cenderawasih sudah cukup banyak.
“Bukan berarti saya mendukung TPNPB-OPM, tapi selama pengiriman pasukan terus dilakukan, maka OPM juga tidak akan tinggal diam. Akhirnya, rakyat sipil korban,” ucapnya.
Pekerja kemanusiaan untuk pengungsi Nduga, Raga Kogeya mengatakan sudah dua kali perayaan Natal, dirayakan ribuan warga Nduga di pengungsian. Kerinduan merayakan Natal di tanah kelahiran masih jauh dari harapan. Konflik bersenjata dan keberadaan pasukan keamanan di Nduga, membuat warga 12 distrik, pasrah bertahan di pengungsian.
“Ini sudah mau tiga kali Natal warga Nduga berada di pengungsian. Pertama Natal 2018, kemudian Natal 2019, dan kini memasuki Natal 2020,” kata Raga Kogeya kepada Jubi, Rabu (2/12/2020).
Raga Kogeya berpendapat, negara tidak adil terhadap warga Nduga. Aparat keamanan mencari dan mengejar kelompok bersenjata di sana, namun warga sipil yang korban.
Katanya, 12 distrik di Nduga yang warganya mengungsi, kini dikuasi aparat keamanan. Pemerintah didesak menarik pasukan keamanan dari Nduga, agar warga yang mengungsi bisa kembali ke kampungnya.
“Pasukan di Nduga ini sudah cukup banyak, ada ribuan. Kalau negara tidak mau menarik pasukan, sebaiknya akui saja kedaulatan orang Papua agar kita menjadi tetangga negara yang baik, dan kami juga tidak membenci Indonesia,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tidak bisa menuntut banyak kepada para pejabat daerah lain di Papua. Pemerintah Kabupaten Ndugalah yang mesti mengupayakan penyelesaian masalah di daerahnya.
“Kami tahu, kami tidak bisa memaksa berbagai pihak peduli pada kami. Kami tidak harap bantuan mereka. Kami hanya harap doa mereka untuk kami. Cukup sudah air mata orang Nduga di pengungsian. Kami ingin merayakan Natal di kampung kami pada masa mendatang,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
