Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan proses seleksi para kandidat pejabat 35 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua terus dijalankan. Menurutnya, proses seleksi berjalan bersamaan dengan proses konsultasi rencana perampingan OPD Pemprov Papua kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional BKN.
Hal itu dinyatakan Lukas Enembe di Jayapura, Jumat (16/8/2019). “Saya mau orang-orang yang akan duduk di 35 OPD kabinet saya [yang] terakhir ini tidak macam-macam, tetapi mau bekerja, loyal, dan mau mendengar arahan pimpinan,” kata Lukas Enembe di Jayapura, Jumat (16/8/2019).
Enembe menegaskan, siapapun boleh ikut bersaing dalam proses seleksi calon pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua. Namun, ia menegaskan hanya orang-orang yang memiliki keinginan tulus dan sungguh-sungguh ingin membangun Papua yang akan terpilih.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2019, Enembe mengeluhkan praktik swakelola sejumlah pimpinan OPD Pemprov Papua dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kini, Enembe menegaskan seluruh calon pimpinan OPD yang diseleksi harus mampu mengurangi kesalahan tata kelola anggaran di setiap OPD Pemprov Papua.
“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak praktik-praktik tidak baik yang dilakukan pimpinan OPD Pemprov Papua, khususnya dalam pengelolaan anggaran. [Akibatnya, seolah-olah] terlihat pemerintah Papua tidak berbuat apa-apa. Padahal ada [banyak hal yang dilakukan Pemprov Papua],” ujarnya.
Untuk melaksanakan janji kampanyenya selama lima tahun mendatang, Enembe akan mencari seorang yang mampu membuat perancanaan yang mantap. Kemampuan perencanaan pimpinan OPD dibutuhkan, agar pembangunan yang dilakukan bisa terlihat.
“Besok harus ada perencanaan yang panjang, dengan harapan ibukota provinsi akan berkembang dengan sangat baik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan lebih bagus dari Jakarta dan kota-kota lain,” katanya.
Terkait praktik swakelola pengadaan barang dan jasa oleh pimpinan OPD Pemprov Papua, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menjelaskan nilai anggaran yang di-swakelola-kan oleh OPD Pemprov Papua tidak sebesar data awal. “Kemarin dari Biro Pelayanan Pengadaan ada menyampaikan, ada kesalahan input data. Yang ada di Biro Pelayanan Pengadaan sekitar hampir Rp2 triliun, dan sudah dilelang,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
