Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Joshua Mcdonald
Sekelompok warga dari sebuah daerah pemukiman di Papua Nugini yang telah digusur sebelumnya atas nama pembangunan kini mengklaim bahwa setelah mereka diusir secara paksa hampir satu dekade lalu, mereka sekarang hidup tanpa akses ke sanitasi yang aman, listrik dan air yang reliabel, dan beberapa bahkan menjadi tunawisma, dan korban kekerasan sebagai akibat dari relokasi tersebut, menurut sebuah laporan yang baru.
Pada 2012, Paga Hill Development Company (PHDC), sebuah perusahaan yang terdaftar di PNG dan memiliki hubungan erat dengan Australia, mengumumkan rencananya untuk membangun fasilitas yang disebut Paga Hill Estate. Kompleks ini rencananya akan mencakup hotel, kasino, dan akuarium. Pada saat itu, polisi PNG, membawa kendaraan buldoser, mulai bergerak ke kawasan permukiman bernama Bukit Paga atau Paga Hill di Port Moresby, untuk membersihkan dan mempersiapkan daerah tersebut untuk pembangunan.
Sekitar 3.000 warga dari Paga Hill dipindahkan ke daerah-daerah pemukiman lain di sekitar ibu kota negara itu.
Namun berdasarkan sebuah laporan terkini dari LSM Aid Watch dan Jubilee Australia yang berisikan wawancara dengan 190 penduduk yang dulunya tinggal di Paga Hill, beberapa di antaranya percaya bahwa penggusuran dan pemindahan mereka ke lokasi-lokasi yang baru telah menyebabkan berbagai persoalan.
Menurut laporan itu, 96% orang yang diwawancarai mengatakan dulu mereka punya akses ke sistem sanitasi, air, listrik, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang layak di Paga Hill, sebelum mereka pindah. Namun saat ini, hanya 6% yang dilaporkan memiliki akses ke sanitasi di daerah relokasi mereka tinggal saat ini, sementara ada 11% yang memiliki akses listrik, dan 37% melaporkan punya akses yang reliabel dan gratis ke air bersih.
“Hal-hal ini adalah kebutuhan-kebutuhan utama yang kita perlukan dalam hidup dan untuk bertahan hidup, hal-hal setiap hari ini yang telah dirampas dari mereka,” ungkap Natalie Lowrey, koordinator kampanye Aid Watch.
Pada 2012, PHDC menyatakan kepada penduduk Paga Hill bahwa mereka akan dipindahkan ke daerah Six Mile, di sebelah timur Port Moresby, di mana setiap keluarga akan diberikan sertifikat kepemilikan tanah dengan akses listrik dan air bersih.
Tetapi hampir satu dekade kemudian, banyak orang yang tinggal di Six Mile menggunakan tenda-tenda yang sudah rusak setelah digunakan selama bertahun-tahun, hanya ada satu keran air bersih yang hanya bisa digunakan kadang-kadang, sementara listrik serta sanitasi tidak memadai, seperti dilaporkan oleh laporan tersebut.
Pada 2014, setelah penggusuran diteruskan, beberapa keluarga lainnya dipindahkan dari Paga Hill ke Gerehu, di pinggiran utara Port Moresby, yang belum terhubung ke jaringan listrik. Satu-satunya keran air terletak di komunitas tetangga mereka, dan mantan warga dari Paga Hill mengungkapkan bahwa mereka harus membayar uang agar bisa mengambil air dari sana. Beberapa orang mengeluhkan menderita sakit di punggung karena harus memikul air dari jarak yang jauh ke rumah mereka, sementara masyarakat lainnya mengungkapkan bahwa mereka telah diserang oleh masyarakat desa di mana keran air itu berada.
Dalam sebuah pernyataan, PHDC membantah, menekankan bahwa permasalahan yang dibahas dalam laporan tersebut telah lama diselesaikan oleh pengadilan PNG. Perusahaan itu menambahkan bahwa relokasi masyarakat, meskipun tidak diwajibkan bagi mereka secara hukum, merupakan hal yang penting bagi mereka dan telah dilakukan secara legal.
“Secara khusus, pengadilan telah menetapkan status pemukiman Paga Hill sebagai permukiman informal dan ilegal, pengadilan menemukan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses akuisisi lahan kami di Paga Hill, atau dalam proses penggusuran, dan tidak diperlukan ada kompensasi. Meskipun PHDC tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukan ini, PHDC telah menyediakan lahan dengan akses ke layanan-layanan esensial, keuangan, dan bantuan lainnya sebagai bagian dari upaya relokasi yang telah dipuji oleh PBB di PNG,” menurut perusahaan itu.
Roy Trivedy, yang merupakan staf PBB di PNG pada saat pemindahan itu terjadi, sempat membacakan pidato dalam sebuah acara resmi yang menandai penyerahan lahan itu kepada beberapa anggota masyarakat Paga Hill, ia mengucapkan selamat kepada PHDC dan masyarakat Paga Hill atas program itu.
Namun, pada 2017, dia mengklarifikasikan kepada surat kabar Sydney Morning Herald bahwa meskipun dia sangat terkesan dengan rencana tertulis untuk pemindahan itu, dia sama sekali tidak terlibat dengan Paga Hill sejak saat itu.
“Saya telah meminta perusahaan itu untuk berhenti menggunakan nama saya untuk mendukung sesuatu yang belum pernah saya lihat,” tegasnya kepada surat kabar itu.
PHDC membantah pernyataan Trivedy tentang keterlibatannya yang terbatas dalam rencana relokasi tadi. Menurut mereka, dia juga terlibat dalam “beberapa pertemuan yang berkaitan dengan aktivitas penggusuran dan upaya relokasi kami”.
Allan Mogerema, seorang pemimpin muda Paga Hill, menekankan bahwa relokasi paksa telah menyebabkan konflik antar kelompok masyarakat.
“Saya sudah kehilangan dua teman, mereka dibunuh di daerah baru dimana mereka dipaksa untuk pindah,” tuturnya. “Banyak komunitas di tempat-tempat yang hidup dengan padat dan sempit, jadi ketika ada orang baru masuk, dalam hal ini masyarakat yang terpaksa pindah karena tidak punya pilihan lainnya, itu bisa menimbulkan konflik. Semua orang sedang berusaha untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit,” tambahnya.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 25% dari masyarakat yang diwawancarai secara langsung menyalahkan kematian anggota keluarga atau teman mereka pada pembongkaran, penggusuran, dan relokasi mereka dari Paga Hill.
“Bayangkan jika kalian dipindahkan dari tempat yang kalian cintai, rumah kalian, kehilangan semua harta milik kalian. Itu adalah pengalaman yang sangat traumatis dan membuat banyak orang merasa sangat tertekan,” jelas Mogerema.”Tentu saja, orang-orang juga telah meninggal karena hal ini.”
Lowrey menambahkan: “Banyak dari mereka yang meninggal adalah orang lansia, mereka yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang baik di daerah-daerah di mana mereka dipindahkan,” terangnya. “Mereka meninggal dunia lebih awal dari yang seharusnya akibat pemindahan itu.”
PHDC juga mengatakan bahwa penduduk Paga Hill yang dipindahkan telah mengajukan tuntutan mereka akan kompensasi, dimana setiap perkara telah dibatalkan pengadilan pada setiap kesempatan, dan bahwa mereka tidak memiliki basis apapun untuk menerima kompensasi. Perusahaan ini juga membantah klaim Paga Hill sebagai komunitas yang lengkap sebelum penggusuran terjadi, menurut mereka pemukiman itu “informal, ilegal, dan tidak memiliki infrastruktur dasar”. (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo
