Jayapura, Jubi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua mengklaim, sejak 2017, 2018 dan 2019, Pemerintah Provinsi Papua telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4 Triliun lebih untuk membangun infrastruktur PON yang ada di lima cluster.
Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa’ad, mengatakan anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan venue PON saja, melainkan dipakai juga mempersiapkan beberapa kegiatan seperti di bidang ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur PON kita mulai di 2017, 2018 dan 2019, memang sebagian besar dipakai untuk pembangunan venue,” kata Musa’ad, di Jayapura kemarin.
Ia menyebut, anggaran sebesar itu dipakai untuk pembangunan stadion Papua Bangkit, lapangan futsal di Mimika, merehabilitasi Stadion Mandala, Stadion Pendidikan di Wamena, dan Stadion Kaltapal Merauke serta lainnya.
“Kami targetkan pekerjaan fisik selesai di 2019, sehingga 2020 tersisa persiapan penyelenggaraan,” ujarnya.
Menurut ia, pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan mengambil alih pembangunan beberapa venue, seperti dayung, motocross, sepeda, sepatu roda dan lainnya sesuai dengan Inpres PON.
“Di inpres kami ada mengusulkan pembangunan sembilan venue, dan ini sudah disetujui,” katanya.
“Terkait PUPR, beberapa waktu lalu sudah dilakukan rapat terakhir di Setneg, dengan harapan sudah bisa selesai dikarenakan Dinas PUPR mengharapkan di Perubahan APBN 2019 sudah bisa mulai bekerja, sehingga sebelum PON seluruh pekerjaan rampung,” sambungnya.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan pemerintah provinsi Papua, untuk tidak lalai dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PON di Bumi Cenderawasih.
Sebab kata ia, seluruh kegiatan pembangunan fisik venue ataupun infrastruktur pendukung PON yang dilakukan setiap OPD teknis, seperti Dinas PUPR dan Dinas Olahraga dan Pemuda harus tetap dalam pengawasan ketat, khususnya terkait anggaran.
“Pelaksanaan PON di Papua merupakan tugas yang sangat berat. Untuk itu, didalam pendistribusian pembiayaan dengan berbagai sumber anggaran harus ada tanggung jawab yang melekat,” kata Hery. (*)
Editor: Syam Terrajana
