Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Pemerintah Provinsi Aceh menunda perjanjian kerja sama dengan Institut Francais d’Indonesie sebagai bentuk kecaman atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Penundaan kerja sama itu sebagai sikap protes.
“Bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada pemerintah Prancis yang telah mendiskreditkan Islam,” kata Pelaksana tugas harian (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Senin (2/11/2020) kemarin.
Baca juga : Ratusan warga Rohingya diselundupkan ke Aceh dengan modus penyelamatan
Ulama Aceh sebut main PUBG layak dihukum cambuk
Dua imigran Rohingya di Aceh meninggal
Nova menyebut dalih kebebasan berpendapat yang disampaikan Macron telah melukai hati umat muslim dunia, termasuk di Aceh.
Pemerintah Aceh juga menyampaikan kecaman atas pernyataan juga sikap Marcon. “Kami berharap Marcon mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat Muslim di seluruh dunia,” kata Nova menambahkan.
Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Institut Prancis rencananya dilakukan dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Semula kesepakatan kerja sama itu dijadwalkan berlangsung di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin membenarkan sikap pemeirntah Aceh. Menurut dia penundaan itu diinstruksikan langsung ke dirinya.
“Benar. Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kami tunda dulu. Ini bentuk sikap protes Pemerintah Aceh kepada Perancis,” kata Syaridin.
Syaridin menyebutkan, pada 14 Juli 2020 lalu, MoU antara pemerintah Aceh dengan Institut Prancis diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Rencananya pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan pada Desember nanti.
Dalam kerja sama itu Pemerintah Aceh merencanakan mengirim mahasiswa untuk kuliah di Prancis pada tahun 2021 mendatang. “Untuk sementara akan ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan untuk saat ini,” kata Syaridin menegaskan. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
