Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi -Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Papua diminta memperhatikan program dan kegiatan yang berpihak pada ibu dan anak. Hal itu terkait kualitas standar kesehatan ibu dan anak di Papua yang masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi agar terus ditingkatkan.
"Dalam membuat program atau kegiatan harus benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya ibu dan anak," kata Staf Ahli Gubernur Papua Ani Rumbiak saat membuka fasilitasi penguatan kapasitas kader posyandu dan PKK, di Jayapura, Selasa (22/5/2018).
Ia menekankan alokasi dana otonomi khusus sebesar 80 persen untuk kabupaten dan kota serta provinsi sebesar 20 persen yang harus menjadi perhatian. Langkah itu guna meningkatkan kualitas standar kesehatan ibu dan anak di masing-masing daerah.
"Hal itu tentu menjadi perhatian saya untuk meminta OPD terkait agar dapat berpikir membuat dan melaksanakan aturan pelaksanaannya, bagaimana mekanisme serta tata cara pelaksanaan program," ujar Rumbiak menambahkan.
Selain OPD, stakeholder lainnya juga diharapkan dapat berkolaborasi dan sinkronisasi dalam mengeksekusi pelaksanaan program, dengan harapan pada monitoring dan evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kebijakan itu mengacu hasil survey demografi kesehatan Indonesia oloeh Kementerian Kesehatan tahun 201, yang menunjukan indikator-indikator derajat kesehatan di Papua yang masih sangat memperihatiankan.
"Provinsi Papua menempati urutan ke-3 teratas setelah provinsi Papua barat dan Maluku Utara untuk angka kematian ibu (AKI), ini sumber data dinas kesehatan provinsi Papua tahun 2014," katanya.
Rumbiak menyarankan agar Dinas PPPA meningkatkan kerja sama, koordinasi, konsultasi dengan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) yang ada di kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Anike Rawar, mengatakan pertemuan yang dilakukan untuk evaluasi sejumlah program telah dilakukan kader Posyandu pada beberapa kabupaten, seperti Biak, Nabire, Timika dan Merauke.
"Dari hasil evalusi yang kami lakukan sebelumnya menunjukan kader Posyandu membutuhkan beberapa fasilitas seperti timbangan bayi, kompor serta selimut bayi," kata Anike.
Dalam acara itu pemerintah provinsi Papua memberikan bantuan kepada masing peserta berupa selimut bayi, kompor timbangan bayi serta beberapa peralatan pendukung lainnya. (*)
