Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Polres Merauke minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar memberikan informasi terkait mekanisme dalam pendistribusian logistik pemilu ke kampung dan distrik, sebelum pelaksanaan pilpres maupun pileg berlangsung.
“Kami perlu dapat informasi agar lebih memudahkan untuk dilakukan koordinasi ke depan,” kata Wakapolres Merauke, Komisaris Polisi (Kompol) JS Kadang, dalam pertemuan dengan sejumlah stakeholder di Swiss Belt Hotel Senin (11/3/2019).
Dari pengalaman sebelumnya, jelas Wakapolres, kurang ada sinergitas yang baik dalam pendistribusian logistik.
“Kita mempunyai beberapa daerah terjauh seperti Kimaam, Tabonji, dan Waan. Lalu transportasi yang digunakan adalah jalur laut,” ujarnya.
Olehnya, perlu dibangun koordinasi guna memikirkan sarana kapal yang digunakan mengangkut logistik ke pedalaman.
“Saya kira ada kapal milik Lantamal XI. Tinggal saja bagaimana KPU melakukan komunikasi kembali,” pintanya.
Tentunya, lanjut dia, pendistribusian logistik pemilu harus tepat waktu sehingga pencoblosan pada tanggal 17 April 2019, dilaksanakan secara serentak.
Khusus berkaitan dengan pengamanan, Polres Merauke juga mempunyai SOP sendiri. Untuk itu, ketika ada kegiatan harus disampaikan jauh-jauh hari sehingga dapat dilakukan deteksi terlebih dahulu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta meminta koordinasi dan kerjasama baik antara KPU bersama Bawaslu dan sejumlah pihak terkait, termasuk aparat kepolisian.
“Itu dengan tujuan agar ketika pendistribusian logistik mulai dilakukan, tak terjadi hambatan di lapangan. Pemerintah siap membantu ketika ada kesulitan,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
