Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
Jayapura, Jubi – Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Elvis Tabuni menduga demo oleh sekelompok orang yang menamakan diri Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/5/2017) merupakan bagian dari konspirasi untuk mengganggu atau menjegal pencalonan Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe dalam pilgub Papua, 2018.
Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi politik dan hukum itu mengatakan, kini memasuki tahun politik, demo itu bagian dari konspirasi untuk melunturkan popularitas Enembe, yang kini elektabilitasnya masih berada di atas beberapa orang yang disebut-sebut merupakan bakal calon Gubernur Papua.
"Demo itu ada yang backing untuk menjatuhkan Lukas Enembe. Padahal sebagain besar rakyat Papua ingin Lukas enembe dua periode. Kami sudah tahu ada lawan-lawan politik yang berupaya menjatuhkan Lukas Enembe. Mereka ini tidak punya massa sehingga menggunakan jasa orang di luar Papua," kata Elvis Tabuni, Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, mereka yang demo di Jakarta dengan menuding Enembe terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Kemiri-Depapre yang kini menjerat mantan Kepala Dinas PU Papua, Mikael Kambuaya tak berdasar. Hingga kini belum ada satupun pernyataan pihak KPK yang menyebut Enembe terlibat.
"Selain itu yang demo ini rambut lurus semua, bukan orang dari Papua. LAPAK juga ini kan bukan organisasi yang ada di Papua, tapi di luar Papua. Jangan karena sekarang tahan politik sehingga menjatuhkan kandidat lain," ujarnya.
Katanya, aksi itu hanya untuk kepentingan politik. Lukas Enembe sendiri tidak pernah berupaya menghalangi pemberantasan korupsi di Papua. Selain itu, proses hukum mantan Kepala Dinas PU Papua masih berjalan.
"Kenapa mereka tidak berani bicara atau demo di Papua? Tuhan tahu Lukas punya hati untuk rakyat. Dia tidak kaget jabatan. Memulai karirnya dari bawa hingga menjadi Gubernur Papua," katanya.
Terpisah, salah satu petinggi Partai Demokrat di Papua, Yunus Wonda mengatakan, siapapun yang ingin bersaing dalam pilgub Papua 2018, tak masalah, semua anak asli Papua punya hak dicalonkan dan mencalonkan, namun harus saling menghormati. Tidak harus saling menjatuhkan.
"Siapkan diri, bertarung dengn sehat, kalah menang harus siap. Kami tahu ada kepentingan menyudutkan Lukas Enembe dalam kasus Depapre. Tapi KPK sendiri belum menyatakan Gubenur Papua tersangka. Ini skenario, rekayasa untuk kepentingan 2018. Kepercayaan ada pada rakyat, tidak harus saling sikut," kata Wonda.
Ketua DPR Papua itu menyebut, ini bagian dari pembunuhan karakter seseorang. Dalam persaingan politik, tidak selamanya harus menggunakan cara-cara kotor. Ada etika yang harus dijaga, tidak saling sikut. (*)
