Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau MPH-PGI menyampaikan keprihatinan mereka atas situasi sosial-politik di Myanmar paska kudeta junta militer di sana. MPH-PGI mengharapkan semua pihak, termasuk pemerintah RI, menghormati hasil pemilihan umum Myanmar pada 8 November 2020 lalu, yang telah berlangsung secara damai dan adil.
MPH-PGI menilai pemilu adalah jembatan emas menuju masyarakat demokratis yang adil dan mengartikulasikan kepentingan dan kehendak rakyat banyak. Pemilu dinilai sebagai satu-satunya mekanisme berkala untuk pergantian dan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan di tengah masyarakat demokratis, termasuk di Myanmar.
“Oleh karena itu, PGI mengharap semua pihak di dalam negeri Myanmar dan komunitas internasional hendaknya mengakui dan menghargai hasil Pemilu Myanmar, yang dilaksanakan secara damai dan terbuka tersebut demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Myanmar. Sangat disayangkan, di tengah proses rangkaian pemilu tersebut, junta militer yang tidak puas dengan kepentingannya, melalukan kudeta, pada Februari 2021,” demikian siaran pers tertulis MPH-PGI yang diterima Jubi pada Sabtu (27/2/2021).
MPH-PGI menyoroti bahwa kudeta militer itu telah memicu gelombang aksi penolakan rakyat, dan bagaimana aksi penolakan itu dibalas dengan aksi kekerasan oleh junta militer. Cara itu dinilai memperburuk krisis yang harus dialami rakyat yang tengah bertahan dalam pandemi COVID-19.
Baca juga: Protes kudeta militer Myanmar semakin meluas, kali ini pelajar dan dokter
MPH-PGI mendorong junta militer Myanmar untuk kembali ke barak, dan menyerahkan kepemimpinan bangsa dan negara Myanmar ke tangan otoritas Sipil Myanmar seturut hasil pemilu 8 November 2020. MPH-PGI mengharapkan dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengupayakan langkah strategis yang dapat mengembalikan kehidupan demokrasi di Myanmar, dan mendukung hasil Pemilu 2020.
“Hal-hal yang dapat memicu sorotan dunia, bahkan rakyat Myanmar sendiri, [soal dugaan] keberpihakan negara kita terhadap kekuasaan junta militer saat ini, hendaknya dihindari oleh setiap pihak yang membangun komunikasi dan narasi terkait Myanmar, termasuk RI. [Kami] mengimbau pemerintah untuk tidak mencampuri masalah internal Myanmar, kecuali [dalam hal] pengakuan dan dukungan bagi perjuangan menegakkan hasil pemilu Nopember 2020. Kami mengimbau pemerintah RI untuk secara tegas menolak terlibat, apalagi mendukung upaya rejim militer menyelenggarakan pemilu tandingan yang diperkirakan akan semakin memecah rakyat dan negara Myanmar,” demikian siaran pers tertulis MPH-PGI.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Humas PGI, Philip Situmorang itu, MPH-PGI mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk turut mendoakan rakyat Myanmar agar diberi kekuatan dan mampu melewati masa-masa krisis yang sedang mereka hadapi, agar kehidupan sosial-politik di Myanmar segera aman dan stabil. “Pernyataan ini disiarkan untuk mendukung demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian di Myanmar,” demikian siaran pers tertulis MPH-PGI. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
